NEWSTICKER
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan). Foto: dok Kemenkeu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan). Foto: dok Kemenkeu.

Penggunaan Data Otsus Papua Dinilai Belum Optimal

Ekonomi papua kementerian keuangan
Eko Nordiansyah • 25 Februari 2020 19:16
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut penggunaan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat selama ini belum optimal. Pasalnya dilihat dari berbagai indikator penggunaan dana otsus yang belum sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai penggunaan dana otsus belum optimal dalam meningkatkan layanan publik di Papua dan Papua Barat. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa tetapi tidak mendapatkan dana otsus.
 
"Ada perbaikan dalam indikator pelayanan publik dan kesejahteraan selama pelaksanaan otsus namun lebih lambat dibanding daerah tidak menerima otsus," kata dia dalam rapat dengan DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejak 2002, pemerintah telah mentransfer Rp93,05 triliun sebagai dana otsus kepada Papua. Sementara untuk Papua Barat, dana otsus yang telah diberikan pemerintah adalah Rp33,94 triliun sejak 2009. Sayangnya dana otsus ini belum meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
 
"Secara umum indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana otsus, masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota dengan karakteristik serupa. Hanya indikator stunting dan akses air bersih di Papua, dan akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, pendanaan otsus Papua dan Papua Barat saat ini belum mencapai yang diharapkan yaitu mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Untuk itu aturan yang ada perlu didesain kembali supaya pelaksaan pelayanan publik dan kesejahteraannya bisa dilanjutkan.
 
Misalnya saja untuk pengalokasian untuk sektor pendidikan di Papua yang hanya 25,4 persen dari ketentuan 30 persen. Sedangkan untuk Papua Barat alokasinya sudah mencapai 25,1 persen atau sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) yakni 20-30 persen.
 
Alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan di Papua sudah sebesar 18,7 persen atau sesuai ketentuannya 15 persen. Untuk Papua Barat alokasi dana otsus di bidang kesehatannya sudah mencapai 13,4 persen atau sesuai Pergub yaitu 10 hingga 15 persen.
 
"Pelaksanaan 19 tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 belum sepenuhnya diimplementasikan konsisten. Ada Perdasus mandatory belum disusun jadi pekerjaan rumah. Tata kelola terkait dana otsus perlu ditinjau, diteliti agar dana otsus bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif