Membedah Klaim SBY soal Kemiskinan
Kemiskinan. MI/Galih Pradipta.
Jakarta: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Menurut dia angka tersebut merupakan golongan orang yang masuk kategori the bottom 40 persen dari total penduduk Indonesia.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2018 turun sebesar 1,82 juta jiwa atau 0,82 persen dibandingkan Maret 2017. Tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 25,95 juta jiwa turun dibandingkan Maret 2017 yang sebanyak 28,01 juta jiwa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan perhitungan yang dilakukan BPS sudah sesuai standar internasional.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Bank Dunia telah memiliki ukuran untuk perbandingan kemiskinan antarnegara. Untuk membandingkan angka kemiskinan antarkelompok negara, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat (USD) Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Ukuran ini bukan menggunakan perhitungan nilai tukar USD.

"Untuk negara lower middle income, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 USD PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 USD PPP sebagai batas poverty," jelas dia.

Mengacu pada perhitungan tersebut, posisi GKN Indonesia pada Maret 2017 senilai Rp374,478 per kapita per bulan atau setara 2,34 USD PPP per hari, sementara posisi GKN Indonesia pada Maret 2018 adalah Rp401,220 per kapita per bulan setara 2,50 USD PPP per hari.

Bambang menjelaskan angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga USD1.

Lebih lanjut, Bambang menyebut ada 40 persen dari jumlah penduduk yang masuk dalam golongan terbawah sebagaimana klaim SBY. Dalam klarifikasinya SBY menjelaskan kelompok 40 persen terbawah adalah mereka yang termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin dan di atas miskin.

Untuk mencegah mereka turun ke golongan di bawah kemiskinan, pemerintah menetapkan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Contohnya adalah pemberian beras sejahtera (rasta) dan bansos lainnya dengan mencabut subsidi BBM yang pernah diberikan di era SBY.

"Karena subsidi BBM itu kalau tidak ada pembatasan, maka bisa dinikmati tidak hanya oleh 40 persen terendah tapi dinikmati juga oleh 20 persen tertinggi. Ketika yang 20 persen tertinggi menikmati, maka akibatnya apa? Income riil dia akan naik lebih tinggi," jelas dia.

Lebih lanjut, Bambang menyebut jika kondisi ini dibiarkan maka orang yang sebenarnya memiliki pendapatan lebih akan mengeluarkan biaya yang sedikit. Sementara bagi yang memiliki pendapatan rendah, biaya yang dikeluarkan sama sehingga memerlukan skema bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Kalau kebijakannya salah, ekonomi 20 persen teratas akan meningkat cepat, walaupun 40 persen terbawah meningkat, sehingga menimbulkan ketimpangan. Karena itulah pemerintah beralih dari yang subsidi harga yang kadang-kadang tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung tepat sasaran," lanjut dia.

Selain itu, SBY mengklaim selama 10 tahun dirinya menjabat telah berhasil menurunkan kemiskinan hingga enam persen. Namun di era SBY angka kemiskinan tak pernah menyentuh level 10 persen, bahkan pernah meningkat hingga 17,75 persen pada 2006 lalu.

Sementara angka kemiskinan di era Jokowi yang berada di level satu digit merupakan yang terendah sejak era Orde Baru. Sejak memimpin pada 2014 lalu, angka kemiskinan selalu mengalami tren penurunan meski sedikit lambat.

"Penurunan ini diharapkan terus terjadi hingga mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar 8,5-9,5 persen pada 2019," ungkap Bambang.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id