Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)

Serapan PMN 2015-2016 Tidak Optimal

Menkeu Sentil Perusahaan BUMN

Ekonomi bumn kementerian keuangan pmn apbn 2017
Suci Sedya Utami • 20 Juli 2017 07:02
medcom.id, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyinggung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tak mampu menyerap dana yang telah dialokasikan secara optimal. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir realisasi kucuran modal negara yang telah disepakati belum sepenuhnya diserap.
 
Berdasarkan data yang dibacakan Ani, biasa ia disapa, saat mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno melaporkan realisasi PMN pada Komisi VI DPR disebutkan bahwa dari alokasi PMN di 2015 sebesar Rp41,164 triliun untuk 35 BUMN realisasinya baru Rp24,478 triliun atau 59,46 persen.
 
Jika dirinci, angka serapan terdiri dari program kedaulatan pangan Rp6,951 triliun atau 85,09 persen dari alokasi Rp8,17 triliun, program pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp11,81 triliun atau 63,84 persen dari Rp18,5 triliun dan program pembangunan maritim Rp872 miliar atau 16,93 persen dari Rp5,15 triliun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, program industri pertahanan dan keamanan nasional Rp1,561 triliun atau 60,05 persen dari Rp2,6 triliun, dan program kemandirian ekonomi nasional Rp3,284 triliun ataun48,69 persen dari Rp6,744triliun.
 
Menkeu Sentil Perusahaan BUMN
Sumber: Kementerian BUMN

 
Sementara untuk PMN 2016, dari alokasi Rp41,810 triliun untuk 14 BUMN, serapannya yakni Rp9,647 atau sekitar 23 persen. Capaian tersebut yakni untuk program kedaulatan pangan Rp425 miliar atau 17 persen dari alokasi Rp2,5 triliun dan program pembangunan infrastruktur dan maritim Rp940 miliar atau delapan persen dari Rp11,75 triliun.
 
Selain itu, program kedaulatan energi Rp6,382 triliun atau 27 persen dari Rp23,56 triliun, program pengembangan industri strategis Rp900 miliar atau delapan persen dari Rp3 triliun dan program kemandirian ekonomi nasional yang sudah terserap keseluruhan Rp1 triliun.
 
Menkeu Sentil Perusahaan BUMN
Sumber: Kementerian BUMN
 
"BUMN-BUMN itu mendapatkan PMN namun ada beberapa yang enggak memiliki perencanaan yang baik sehingga sesudah dapat uang baru membuat perencanaan PMN," kata Ani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
 
Menurutnya hal tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dan dibahas dengan waktu yang relatif panjang guna mendapat persetujuan DPR, namun penggunaannya tak maksimal dan dianggap tidak akuntabel.
 
Oleh karenanya, ia sebagai Menteri Keuangan minta ada suatu pertanggungjawaban dalam bentuk pemisahan penyimpanan uang oleh pihak ketiga hingga adanya kontrak proyek yang terpenuhi.
 
Ini dilakukan untuk memberikan disiplin pada perusahaan pelat merah bahwa apabila mereka melihat neraca keuangannya dan memutuskan mereka membutuhkan tambahan modal, maka mereka harus sudah memiliki rencana bisnis mengenai tambahan modal tersebut tujuannya untuk apa.
 
"Kinerja seperti apa yang akan dicapai, bagaimana mereka akan melaksanakannya sehingga kita juga bisa sebaik mungkin menghitung biaya di dalam penggunaan APBN kita untuk tujuan pembangunan," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
 
Sebetulnya, lanjut dia, selama ini sudah ada pengawasan melalui Menteri BUMN pada anak usahanya. Kementerian Keuangan dari sisi aset juga mengawasi kinerja aset tersebut apakah berguna dan memiliki nilai tambah bagi negara, terutama untuk menghasilkan tambahan pendapatan negara.
 
"Kita terus buat indikator-indikator dari kinerja keuangan secara spesifik," pungkas Ani.
 

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif