"Untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang. Kalau perencanaan itu matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2019.
Bila perencanaan pemindahan ibu kota sudah selesai, Kementerian Keuangan akan segera menyusun teknis pembiayaannya. Namun untuk saat ini, Sri Mulyani masih menunggu penelitian yang dilakukan Kementerian PUPR dan Bappenas untuk menerapkan pemindahan ibu kota RI.
"Kita melihat Bappenas dan PUPR untuk mencari pengalaman negara-negara lain di dunia (memindahkan ibu kota), karena ada cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda. Jadi, jangan kita membuat berbagai macam analisa sementara perencanaannya masih belum dilakukan secar detail dan matang," tukasnya.
Sementara, Sri Mulyani mengaku pihaknya kini tengah menyusun Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Bahkan di bulan depan, Kemenkeu bakal menggelar rapat dengan DPR RI untuk membahas rancangan awal UU APBN 2020 tersebut.
"Untuk proyek APBN 2020 memang secara siklus APBN harus sudah kita siapkan. Tentu bulan Mi nanti juga kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sebanyak Rp466 triliun.
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan, di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33 miliar," kata Bambang di Kantor Presiden.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.
Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah. Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan master plan terkait pembangunan ibu kota baru itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
