Ilustrasi pengguna Go-Jek. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi pengguna Go-Jek. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Tarif Baru Bikin Order Go-Jek Menurun

Ekonomi gojek ojek online transportasi berbasis aplikasi
Nia Deviyana • 06 Mei 2019 11:45
Jakarta: Platform penyedia layanan transporasi online Go-Jek mengakui adanya penurunan permintaan order untuk layanan Go-Ride secara signifikan, setelah melakukan uji coba tarif di lima kota sesuai dengan pedoman tarif Kepmenhub Nomor 348/2019. Adapun peraturan ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2019.
 
"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama tiga hari pertama pemberlakuan tarif uji coba, kami melihat adanya penurunan permintaan (order) Go-Ride yang cukup signifikan sehingga berdampak pada penghasilan mitra driver kami," ujar Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Marita dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Mei 2019.
 
Meski demikian, tambah Nila, Go-Jek berkomitmen tetap melanjutkan penggunaan tarif uji coba layanan Go-Ride dan melakukan berbagai program promosi (diskon tarif) kepada konsumen untuk menjaga permintaan. Kendati di sisi lain, ia menilai kondisi ini tidak baik untuk keberlangsungan usaha secara jangka menengah dan panjang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Subsidi berlebihan untuk promosi (diskon tarif) memberikan kesan harga murah, namun hal ini semua karena promosi tidak dapat berlaku permanen. Dalam jangka panjang, subsidi berlebihan akan mengancam keberlangsungan industri, menciptakan monopoli dan menurunkan kualitas layanan dari industri itu sendiri," jelas dia.
 
Nila melanjutkan ancaman terhadap keberlangsungan industri dapat mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan bagi para mitra driver.
 
"Go-Jek ingin menjaga keberlangsungan industri ini, agar mitra driver kami terus mendapatkan sumber penghasilan yang berkelanjutan, serta para konsumen terus dapat menikmati layanan aman, nyaman, dan berkualitas," tutur Nila.
 
Kepmenhub Nomor KP 348 merinci biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Terdiri dari biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal.
 
Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Sementara biaya jasa minimal, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.
 
Ditegaskan dalam Kepmenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya (tidak termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dan Bali.
 
Kemudian zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu zona III meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya.
 
Berdasarkan Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.
 
Selain menetapkan aturan mengenai tarif, Kementerian Perhubungan sejak 1 Mei 2019 juga mengesahkan PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif