"Iya untuk menumbuhkan industri galangan kapal di dalam negeri paling tidak setara dengan di Batam," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto, ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Dia juga menambahkan industri galangan kapal di Batam banyak memperoleh insentif.
Rata-rata insentif di Batam nol seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang tidak nol tapi bea masuk nol. Ini diberlakukan di Batam dengan fokus kegiatan untuk ekspor.
"Kemudian bisa impor bahan baku maupun komponen langsung ke galangan-galangan tidak lewat pelabuhan yang juga mempersingkat," ucap Panggah. Selain itu pengadaan kapal menjadi perhatian karena ekspor dari Batam dengan kapal bergerak tergolong lebih menguntungkan.
Dia mengatakan, sebagian besar pengadaan kapal bisa ditargetkan dari dalam negeri. Pasar ekspor dan dalam negeri sendiri tidak menjadi masalah karena di Batam pemberlakuannya sama.
Empat insentif fiskal dan nonfiskal menurut Panggah memang sebaiknya dilaksanakan. "Terutama pemberlakuan hal yang sama terkait antara insentif galangan kapal di Batam dan di luar Batam. Kalau tidak disamakan maka harga kapal di luar Batam akan selalu lebih mahal," tutur Panggah.
Perihal kesamaan PPN yang sebaiknya dinolkan, kemudian bea masuk komponen kapal yang akan dikaji kembali dari yang sekarang 5%-10%, bea masuk yang ditanggung pemerintah sampai bea masuk kapal baru dan bekas. Dari insentif non fiskal, sewa lahan industri galangan kapal terutama BUMN hingga pemberdayaan pusat desain kapal nasional akan menjadi perhatian.
"National engineering design centre (Nasdec) di Surabaya yang kita bangun supaya ini jadi pusat desain nasional," tuturnya. Jika pusat desain ini diberdayakan maka akan ada standardisasi dan bank data kapal dari berbagai kelas agar lebih efisien.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit juga mengungkapkan Batam memang dapat dijadikan contoh untuk memajukan industri galangan kapal nasional. Dia melihat kapal-kapal dari Australia atau Eropa itu produksinya berasal dari Batam.
"Bisa dilihat itu kapal-kapal produksi Batam itu yang dari Australia ke Tanjung Priok itu made in Batam itu, kapal-kapal yang di Eropa ada juga made in Batam. Artinya di Batam industrinya sangat maju," tutur Bobby. Sedangkan untuk industri galangan kapal di luar Batam banyak mengeluhkan fasilitas seperti pajak dan bea masuk sulit didapatkan tidak seperti Batam yang telah menjadi zona khusus dan memiliki undang-undang khusus.
Oleh sebab itu dia berharap pada janji Kementerian Keuangan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang menghambat industri galangan kapal dalam negeri terutama di luar Batam. Bobby juga menunggu perubahan kebijakan mengenai insentif fiskal dn nonfiskal tersebut dalam waktu seminggu ke depan seperti yang dijanjikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono.
Dari sisi fiskal dia melihat pajak dan bea masuk memang menjadi sorotan. "Iya sekarang kan dikenai 5%, ini melindungi industri galangan kapal dalam negeri, itu proteksi kita," tukas Bobby.
Jika memang industri galangan kapal dalam negeri tidak mencukupi maka kebutuhan impor akan menjadi penyeimbang. Bea masuk juga diwacanakan akan diturunkan, namun belum diketahui jumlahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
