Berkaca dari kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani berharap, persoalan politik jangan sampai menganggu dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
"Jangan sampai ranah politik mengganggu pertumbuhan ekonomi," ujar Franky melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Menurutya, hal tersebut patut diperhatikan sebab dari persoalan UU Pilkada terlihat ada ketidakberimbangan yang terjadi. Jika kondisi ini terus berlangsung maka akan menimbulkan keresahan di dunia usaha.
"Proses itu yang menjadi sorotan. Kalau ini trcermin di parlemen maka ada potensi di kurun waktu tertentu pemerintah tidak selaras dengan parlemen, tentu ini menjadi perhatian sungguh-sungguh karena di dalam menjalankan pemerintahan dunia usaha perlu ada kepastikan hukum, kepastian kebijakan dan stabilitas pemerintahan," tuturnya.
Oleh karenanya, Apindo terus melakukan pemantuan selama beberapa bulan ke depan. Melihat bagaimana pemerintahan Jokowi-JK mengelola relasi dengan parlemen. Namun, situasi kondusif dalam dunia usaha bukan semata tercipta dari hal tersebut. Penting kiranya pemerintahan Jokowi-JK memilih menteri yang tepat serta mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor yang tepat seperti pendidikan, kesehatan juga infrastruktur.
"Investasi tidak bisa diputuskan dengan kondisi satu dua hal tetap investasi secara umum harus ada kepastikan hukum, kepastian kebijakan dan jaminan keamanan. Dalam konteks ini pak Jokowi menjanjikan penyederhaaan perizinan. Nah sekarang tentu yang ditunggu siapa menterinya. Ini kan untuk men-delivered message presiden dan wapres," ucap Franky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
