"Segala macam yang sering ditanyakan sama investor luar adalah apakah Indonesia sudah anggota OECD," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Menurutnya keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mendatangkan investasi yang lebih besar selain peringkat rating dari Standard & Poor's (S&P), Moody's, dan Fitch Group.
"Kalau Indonesia sudah mengikuti OECD, standar yang dijadikan standar atau referensi oleh investor internasional," ungkap dia.
Karena itu, pemerintah sedang mempelajari berbagai persyaratan untuk menjadi bagian OECD. Salah satunya proyeksi status Indonesia menjadi upper-middle income country atau negara maju dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia sudah sering bekerja sama dengan OECD. Pada akhir tahun lalu, pemerintah memperpanjang program kerja sama (joint work programme) dengan OECD untuk 2019-2021 yang mencakup area administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
"Ya pokoknya kita pelajari dulu antara kondisi kita hari ini dan standar OECD," tambah mantan Menteri Keuangan ini.
Adapun OECD memiliki 35 negara anggota, sebagian besar merupakan negara-negara maju. Beberapa negara berkembang yang bergabung di dalam OECD di antaranya seperti Turki, Meksiko, dan Chili.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
