Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan saat ini pemerintah masih menyusun project management officer (PMO) yang akan mengelola kartu prakerja. Termasuk besaran insentif yang bakal diberikan kepada pesera kartu prakerja.
"Ini nanti akan diputuskan. Masih ada waktu karena nanti eksekusinya 2020 jadi relatif masih ada waktu, makanya ini ya mematangkan desain implementasinya," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2019.
Dirinya menambahkan PMO akan berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Namun Hanif berharap PMO juga diisi oleh orang-orang dari kementerian/lembaga terkait dan para profesional yang memiliki kapasitas.
"Kalau bicara PMO kan organisasi. Nanti ada pimpinan sendiri dari luar, dari profesional tapi yang mengerti cara kerja pemerintah, karena ini uangnya pemerintah. Tapi harus profesional agar kartu prakerja bisa jadi terobosan," jelas dia.
Menurutnya, pemerintah akan segera menetapkan PMO untuk kartu prakerja ini. Sedangkan anggarannya masih belum berubah dari perkiraan Rp10 triliun yang akan diberikan sebagai insentif antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per orang bagi penerima kartu prakerja.
"Masih belum selesai, butuh satu sampai dua kali pembahasan lagi. Tapi secara prinsip ini harus jalan 2020, angggaran Rp10 triliun, targetnya dua juta orang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
