"Sebagian besar anggaran dari KKP tersebut, yakni untuk integrasi lahan garam," ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Hamdi, seperti dikutip dari Antara, di Mataram, Jumat, 12 Juli 2019.
Ia mengatakan setelah dilakukan perbaikan kualitas garam akan dilanjutkan dengan program industrialisasi garam untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut sehingga petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Industrialisasi garam rakyat akan difokuskan di Kabupaten Bima sebagai sentra produksi terbesar di NTB.
Program industrialisasi tersebut terbagi dua kluster, yakni kluster garam untuk kebutuhan masyarakat di NTB, di mana pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) didorong untuk melakukan pengolahan. Kluster lainnya adalah industri besar dengan cara akan membangun pabrik di Bima pada 2021.
"Rencana besar industrialisasi garam merupakan bagian dari program hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan Pemerintah Provinsi NTB," ujarnya.
Hamdi menambahkan program peningkatan kualitas garam dan industrialisasi dilakukan secara terintegrasi. Selain mengintensfikan lahan dan membangun pabrik pengolahan, pihaknya juga akan membangun pusat pembelajaran dan inkubasi garam serta laboratorium sertifikasi garam.
Selain itu, menyediakan lembaga keuangan non-bank, dan cabang dari lembaga keuangan non-bank milik KKP di Bima. "Kami sedang menyusun peta jalan industrialisasi garam sampai dengan 2024. Tapi sebagian program sudah berjalan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
