Ilustrasi. AFP/Jay Directo
Ilustrasi. AFP/Jay Directo

ADB Kucurkan Rp1,27 Triliun untuk Proyek Akuntabilitas Publik

Ekonomi adb akuntan
Suci Sedya Utami • 03 Desember 2019 15:13
Jakarta: Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman pemerintah Indonesia sebesar USD90 juta atau setara Rp1,27 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan dalam proyek revitalisasi akuntabilitas negara (state accountability revitalization project).
 
Proyek tersebut melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
 
Direktur ADB Winfried Wicklein mengatakan pembiayaan ini akan membantu institut pelatihan nasional bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas moderen yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Bantuan ADB akan mendukung pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Winfried menuturkan ADB terus berkomitmen mendukung Indonesia dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia. Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.
 
"Proyek ini akan mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan," tuturnya.
 
Senior Project Officer ADB Deeny Simanjuntak menambahkan proyek ini akan mendukung pusat pelatihan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampusnya di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan agar dapat mengakomodasi pelatihan e-learning. Sistem informasi manajemen keuangan BPKP akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan, sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
 
“Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik,” katanya.
 
Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai USD21,6 miliar. ADB berdiri pada 1966 dengan 68 anggota. Sebanyak 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
 


 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif