Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, untuk mempercepat waktu bongkar muat seperti keinginan Presiden Joko Widodo yakni 2,2 hari, pemerintah akan menyerahkannya kepada stakeholder. Penekanan waktu tersebut memang akan menekan biaya logistik.
"Saya pikir itu bukan harus suatu peraturan ya. Itu proses saja. Cara kita bekerja yang baik saja, tidak perlu peraturan apa-apa. Itu kesepakatan kita, nanti Pelindo melakukan suatu langkah. Kalau pelindo memerlukan peraturan, ya kita buat. Saat ini kita mengurangi peraturan," kata Budi, di Terminal Peti Kemas I, Kalibaru, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).
Budi menjelaskan, dalam menekan waktu dwelling time agar menjadi beberapa hari, baik Pelindo I, II, dan III diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan mana pun. Namun, akan lebih elok bila pembenahan dwelling time di Indonesia dilakukan sendiri oleh Pelindo.
"Seperti yang saya sampaikan kalau bisa dilakukan sendiri itu lebih bagus. Jangan melakukan dengan satu yang tidak mengenakan," ucap Budi.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan ada beberapa pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Belawan yang masih memakan waktu bongkar muat selama tujuh sampai delapan hari. Sedangkan Jokowi menginginkan waktu bongkar muat mencapai dua hari.
"Saya minta Tanjung Perak, Belawan, Makassar, semua dwelling time diperbaiki. Di Belawan masih 7-8 hari. Jangan sampai masih 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7-8 hari," tegas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
