Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Senin (11/4/2016). MTVN/Suci Sedaya Utami.
Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Senin (11/4/2016). MTVN/Suci Sedaya Utami.

Jokowi Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes

Suci Sedya Utami • 11 April 2016 13:46
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo akhirnya meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat siang ini. Peluncuran program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
 
Presiden Jokowi mengatakan ini merupakan program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
 
Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, satu, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.
 
Selain itu, ada juga sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
 
Nantinya, pelaku usaha yang berada di daerah tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan.  
 
Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
 
"Bibit, saya bertanya pada petani apa masalahnya mereka bibit harga mahal. Lalu hama, tanamannya ada ulatnya. Dinas pertanian di daerah harus selesaikan ngomong ke kementan yang namanya hama harus diselesaikan," kata Jokowi, di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin, (11/4/2016).
 
Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
 
Contoh aplikasi e-commerce yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.  
 
Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir.  Selain itu, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa.  
 
Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan diantara penjual dan pembeli. Terutama yang berkaitan dengan pasca panen.  Dia mencontohkan di Brebes harga bawang bisa mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per kg. Di pasar Rp48 ribu-Rp50 ribu per kg.
 
"Kalau pas mahal petani senang. Tapi konsumennya teriak-teriak ke saya, kok sampai segitu. Jadi belum tentu petani seneng pembeli seneng. Maka kita cari keseimbangan antara keduanya. Untuk itu saat panen raya harus ada gudang yang menampung, kalau ada swasta boleh, kalau enggak ada ya BUMN harus mau," tutur dia.
 
Pondasi yang paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah. Karena itu sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama.
 
SHAT dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha.  Ketiga,  meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.  
 
Sementara tujuan SHAT adalah, pertama, memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik masyarakat para peserta program. Kedua, memberikan jaminan para peserta program untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi yang layak, permanen, dan sehat. Ketiga, meningkatkan kepastian usaha peserta program melalui  kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan.
 
Pada kesempatan kali ini para menteri ekonomi turut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negarra (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Murayidan Baldan.
 
Serta Menteri Koperasi dan UKM AGN Puspayoga, Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Brebes, Direktur Umum Bulog, Direktur Utama BNI, Direktur Utama BRI, dan Direktur Utama Bank Mandiri.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan