"Tapi positif. Kalau pemerintah kan memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Saya rasa positif," kata Direktur Keuangan dan SDM Perumnas Hakiki Sudrajat, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Ia tidak mempermasalahkan penerapan pajak progresif dikenakan kepada perseroan karena sebenarnya perusahaan perumahan pelat merah ini memiliki bank tanah. Saat ini, Perumnas memiliki bank tanah seluas 1800 hektare (ha). Setiap tahun Perumnas menjualnya 300 ha dan membeli lahan baru 500 ha.
"Sekarang 1.800 ha. Setahun kita sekitar 300 ha, kita beli lahan sekitar 500 ha setahun. Jadi beli keluar kita pakai," beber dia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, dari 1.800 ha luas tanah yang menjadi bank tanah tersebut sebagian besar berada di Jabodetabek, Gresik, Sumatera, Palembang dan Makasar. Sementara itu luas tanah yang kecil-kecil tersebar.
"Jabodetabek ada. Jatim di seputaran Gresik, Sumatera Utara, Palembang, dan Makassar. Itu yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil juga tersebar. Penyelesaian dari proyek-proyek yang lama," jelas dia.
Terkait soal pajak progresif itu, ia menambahkan, seharusnya lahan-lahan lembaga yang selama ini tidak produktif segera dimanfaatkan. Menurutnya, paling tidak pemanfaatannya lahan tersebut digunakan untuk pembangunan sektor infrastruktur.
"Tapi memang mustinya banyak lahan yang tidak produktif, itu dimanfaatkan. Yang punya kelembagaan ya. Dan difasilitasi harusnya. Ya namanya pemerintah harus fasilitasi itu. Mungkin itu bagian dari pembangunan infrastruktur," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
