Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan hal tersebut salah satunya karena proses perontokan bulir padi (threshing) dan juga proses pengeringan yang masih tradisional (dijemur) dan belum menggunakan mesin.
"Penguasaan teknologi di kalangan petani juga belum menjadi sesuatu yang memasyarakat di kalangan mereka. Hal ini tentu membutuhkan waktu," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.
Ia menambahkan, 8,5 juta ton padi yang terbuang, menjadikan Indonesia negara tertinggi yang tidak dapat memanfaatkan pasca panen secara efesien, jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam, masing-masing hanya kehilangan sekitar 319 ribu ton (Malaysia), 3,9 juta ton (Thailand), dan 4,9 juta ton (Vietnam).
Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan untuk dapat melakukan diversifikasi atau usaha penganekaragaman product (bidang usaha). Solusi tersebut menjadi pilihan daripada hanya fokus pada satu jenis komoditas pangan saja.
"Diversifikasi pangan tidak akan terwujud kalau pemerintah tetap menjadikan swasembada sebagai tujuan utama," tambhanya.
Ia menilai hal tersebut karena masyarakat akan memilih komoditas yang tersedia dalam jumlah banyak.
Selain itu, untuk menuhi ketersedian pangan nasional, kedepannya pemerintah harus dapat menyediakan pangan yang bergizi untuk masyarakat dan menciptakan food suply chain yang keberlanjutan untuk masyarakat.
Lebih lanjut, pihaknya berharap revitalisasi alat pertanian dapat juga dilakukan untuk menunjang produktivitas petani. Pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan dan perbaikan alat secara berkala untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Terutama pada pabrik-pabrik yang sekiranya telah berumur tua.
"Pabrik-pabrik, seperti pabrik gula, di Indonesia umumnya sudah berproduksi sejak zaman Belanda dan belum banyak direvitalisasi hingga kini," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
