Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, awalnya terdapat 386 PDAM yang mengalami permasalahan pembayaran utang proyek peningkatan kapasitas air bersih. Namun, 114 PDAM di antaranya ini masih menunggak pembayaran kepada pemerintah pusat sehingga sulit mencari pinjaman untuk membangun pipa air bersih.
"Karena itu pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan masalah PDAM ini dengan cara debt to equity swap. Artinya, mengubah utang PDAM yang ada selama ini," ujar Bambang, ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).
Caranya, jelas dia, pemerintah pusat menghapus buku utang PDAM dengan memberikan hibah kepada pemerintah daerah (Pemda). Pemda yang notabenenya pemilik PDAM nantinya melakukan penyertaan modal kepada PDAM.
"Dengan demikian kalau debt to equity swap ini bisa dilakukan maka otomatis permasalahan utang yang selama ini tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan. Dan yang paling penting, penyelesaian permasalahan utang ini akan berjalan pararel dengan program 10 juta sambungan air bersih," papar dia.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengakui, pihaknya saat ini telah melakukan pelayanan air bersih sekitar 67 persen. Namun sayangnya, perpipaannya baru terlaksana sebanyak 62 persen.
"Jadi sekitar 50 juta jiwa. Ini pemerintah ingin meningkatkan perpipaan menjadi tambah 10 juta lagi. Kami ditugasi untuk itu. Jadi ada dua putusan, yakni teknis dan financial," terangnya.
Secara teknis, jelas Basuki, 10 juta sambungan yang Kementerian PUPR kerjakan tersebut meliputi penyediaan air dari air baku hingga penjernihannya di Instalansi Penjernihan Air (IPA). Setelah itu tanggung jawab PDAM atau pemda untuk membantu percepatan penambahan 10 juta sambungan rumah.
"Kita akan bantu PDAM tapi dengan kriteria itu materialnya, pipanya, meterannya, fittingnya atau sambungan-sambungannya untuk mereka nanti menginstal sendiri sambungan agar mencapai 10 juta sambungan rumah tambahan. Ini ditugaskan tiga bulan ke depan, semua sudah harus mulai dilaksanakan fisiknya," pungkas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
