Direktur Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Bank Indonesia Luctor Tapiheru mengatakan indikasi penggunaan mata uang negara lain di pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil di Indonesia masih ada. Meski demikian, BI terus gencar melakukan sosialisasi.
"Ada indikasi (mata uang negara lain) itu pasti, tapi kami terus beri pemahaman ke masyarakat. Kami tingkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakan mata uang rupiah," ujar Luctor saat acara pelepasan tim Kas Keliling BI ke pulau terluar, terdepan, dan terpencil di Kepri, di Pelabuhan Batuampar, Batam, Rabu, 27 Maret 2019.
Dalam Undang-Undang Mata Uang, kata Luctor, jelas menyebutkan bahwa seluruh wilayah NKRI harus menggunakan mata uang rupiah untuk transaksinya. Dikatakan, penggunaan mata uang asing untuk bertransaksi dilarang dilakukan di dalam negeri.
"Kalau uang sudah nggak jelas (lusuh) kadang orang malas memakainya. Kalau kita ganti dengan uang baru, mereka akan lebih percaya diri. Kita ingin masyaraat menggunakan mata uang kita, bukan mata uang asing," tegasnya.
Untuk 2019, Bank Indonesia mengadakan 15 kegiatan kas keliling ke pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil. "Rata-rata kami menyediakan modal sekitar Rp5 miliar untuk satu kegiatan kas keliling BI. Total jumlah pulau 3T yang akan dijangaku sebanyak 116 pulau se-Indonesia," ujarnya.
Wakil Asisten Kepala Operasional Mabes TNI AL Laksma TNI Yusup menambahkan di manapun di wilayah perbatasan masih ada indikasi peredaran mata uang negara lain sebagai sarana transaksi. "Tetapi kami bersama BI terus memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah," ujarnya.
"Dalam kegiatan penukaran dan penarikan uang lusuh di pulau 3T, kami sekaligus mensosialisasikan agar masyarakat mencintai mata uang negara kita. Hal ini sekaligus untuk membangkitkan rasa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia," tambahnya.
Bila masyarakat menemukan peredaran mata uang asing, kata Yusup, agar dilaporkan kepada pihak berwenang. "Kalau mengetahui, segera dilaporkan ke pihak kepolisian," ujarnya.
Yusup menambahkan dalam menjaga kedaulatan NKRI, negara tak ingin pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terulang. Menurutnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu lepas karena yang membangun infrastruktur adalah Malaysia sehingga uang yang beredar adalah uang Malaysia, termasuk barang pun yang beredar barang Malaysia.
"Ini yang menjadi konsen kita di wilayah perbatasan. Kita tak mau hal itu terulang lagi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
