Grab Indonesia. Dok ;AFP.
Grab Indonesia. Dok ;AFP.

Diimbau Batasi Promo, Grab Siap Diskusi dengan Pemerintah

Ekonomi grab
Nia Deviyana • 14 Juni 2019 05:49
Jakarta: Platform penyedia layanan ojek online, Grab Indonesia mengaku siap berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membicarakan imbauan tidak boleh memberikan promo potongan harga secara berlebihan.
 
"Kalau pemerintah ada minat, tentunya kita terbuka untuk diskusi," ujar CEO Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata di saat ditemui di Gedung Sopo Del Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Sejauh ini Ridzki berpendapat tidak ada yang salah dari pihak Grab dalam memberikan promo. Sebab, kata dia, promo potongan harga yang diberikan tidak menjadi prioritas perusahaan sehingga tidak akan menimbulkan predatory pricing.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertama, pomo yang kami berikan sebatas untuk mengenalkan. Kedua, jika ada unsur loyalty dari komsumen. Ketiga, untuk mengubah kebiasaan," jelasnya.
 
Ridzki menambahkan pihaknya belum mengambil keputusan terkait imbauan Kemenhub. Namun, pihaknya siap memberikan masukan-masukan yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasim
 
"Kita bisa kasih masukan bagaimana pendapat mitra pengemudi kita dan pelanggan," ungkapnya.
 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kenaikan tarif ojek online yang disahkan sejak 1 Mei lalu melalui Keputusan Menteri No. 348 tahun 2019.
 
Hasilnya, ditemukan bahwa aplikator sering kali memberikan promo berupa diskon tarif yang cenderung jual rugi kepada para pengguna agar tetap diminati masyarakat.
 
"Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Keputusan Menteri No. 348 tahun 2019, Ditjen Hubdat menemukan adanya penerapan diskon ataupun promosi terhadap tarif ojek online (ojol) di luar batas wajar atau jual rugi yang melewati tarif batas bawah," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Budi menuturkan pihaknya tidak melarang sistem diskon bagi tarif ojek online. Namun, dia menyarankan promosi yang sustainable atau berkelanjutan, tidak 'bakar duit' yang nantinya bisa berdampak tidak baik bagi keberlangsungan usaha. "Tidak hanya pada bisnis ojek online, tapi juga penyedia jasa transportasi konvensional yang juga melayani konsumen yang sama," kata dia.
 
Budi mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menyangkut masalah alat pembayaran dari aplikator.
 
"Tentang diskon ini saya rasa harus dipatuhi oleh aplikator, diskon tidak boleh terus menerus dan berlebihan apalagi jika melanggar tatif batas atas dan bats bawah, sehingga tidak berpotensi sebagai predatory pricing, yaitu diskon besar-besaran sehingga malah saling mematikan (bisnis antar aplikator) satu sama lain," pungkasnya
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif