Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI.
Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI.

AAJI: Kasus Jiwasraya Bukan Tolok Ukur Kondisi Asuransi Indonesia

Ekonomi asuransi Jiwasraya
Nia Deviyana • 22 Januari 2020 20:23
Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku sangat menyesalkan kasus gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya. Namun, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, hal tersebut jangan dijadikan tolok ukur mengenai kondisi asuransi jiwa secara menyeluruh.
 
Hal ini melihat dari pertumbuhan dan kinerja dari industri asuransi itu sendiri.
 
"Mengacu pada data anggota per kuartal III tahun 2019, industri asuransi jiwa telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu, 22 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Togar merinci, total klaim dan manfaat yang dibayarkan per kuartal III-2019 sebesar Rp104,30 triliun atau naik 17,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp88,82 triliun.
 
Sementara itu, lebih dari 62,5 juta orang telah memiliki perlindungan asuransi jiwa, meningkat sebesar 14,7 persen dibandingkan dengan kuartal III tahun 2018. Begitu juga dengan total aset industri asuransi jiwa berjumlah Rp548,72 triliun, dengan dominasi dana investasi jangka panjang yang ditempatkan pada program pembangunan infrastruktur pemerintah mencapai Rp481,40 triliun.
 
Dari segi penciptaan lapangan kerja, sampai dengan kuartal III-2019 terdapat 622.286 agen asuransi jiwa dan 21.493 karyawan yang bergantung pada industri asuransi jiwa dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.
 
Catatan tersebut, lanjut Togar, berdasarkan laporan kinerja keuangan yang disampaikan oleh 59 dari 60 anggota AAJI.
 
Lebih lanjut, Togar bilang industri asuransi jiwa merupakan industri dengan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, termasuk etika dalam berusaha.
 
Pengawasan asuransi jiwa dilakukan secara berlapis, dimulai dari pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh dewan komisaris sebagai organ perusahaan, auditor internal, serta komite-komite di bawah direksi dan dewan komisaris perusahaan, sampai dengan pengawasan oleh regulator
 
"Untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang polis, perusahaan asuransi jiwa wajib memiliki Komisaris Independen sebagai anggota dari Dewan Komisaris," jelas Togar.
 
Seluruh direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan asuransi jiwa wajib untuk dinyatakan lulus dalam fit and proper test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum ditunjuk dan kompeten dalam pengelolaan risiko yang dibuktikan dengan sertifikasi manajemen risiko.
 
Setiap tahun, laporan keuangan perusahaan asuransi wajib untuk diaudit oleh akuntan publik dan secara berkala (paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun) laporan aktuaris perusahaan dinilai kewajarannya oleh konsultan aktuaria independen.
 
"Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanakan prinsip keterbukaan kepada pemangku kepentingan, laporan keuangan perusahaan asuransi yang telah diaudit wajib untuk dipublikasikan pada surat kabar harian dan juga website perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan masyarakat dalam memilih perusahaan asuransi," pungkas Togar.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif