"Kita para kementerian dan lembaga sepakat Otoritas Pelabuhan menjadi komandan di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kalau tidak, nanti akan berjalan sendiri-sendiri," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, usai Konferensi Pers Perkembangan Penurunan Dwelling Time di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2015).
Pihaknya meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) memperkuat OP. Caranya dengan menunjuk pejabat OP yang memiliki pangkat eselon yang lebih tinggi.
OP yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini hanya berpangkat eselon 2B sedangkan pejabat Bea Cukai di pelabuhan memiliki pangkat eselon 2A. OP tersebut tak berani memerintah pejabat Bea Cukai pelabuhan yang memiliki pangkat eselon lebih tinggi.
"Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menko masalah itu, Pak Menko minta kirim surat lagi ke Kementerian PAN-RB agar posisi OP diperkuat. Beliau masih ingin agar OP eselonnya dinaikkan, karena dengan cara itu OP menjadi gagah," papar dia.
Menurut Agung keberadaan OP hanya sebatas unit pelaksana tugas (UPT) di Pelabuhan Tanjung Priok. sehingga tidak bisa memberikan instruksi kepada kementerian atau lembaga pelabuhan yang memiliki pangkat eselon yang lebih tinggi.
"Memang harus didorong bersama. Jadi kami membuat surat ke Kementerian PAN-RB untuk bisa dilakukan proses khusus agar dapat mengangkat pejabat OP dengan pangkat eselon yang lebih tinggi," pungkas Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
