"Birokrasi kita harus mau berubah sehingga perlu persiapan untuk mengubah budaya birokrasi kita untuk bisa melayani dengan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Menurut Jokowi, urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat diberikan secepat-cepatnya. "Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, pemerintah yang cepat akan mengalahkan pemerintah yang lambat. Kalau itu tidak jadi pegangan kita, ya ditinggal kita," tuturnya.
Terkait infrastruktur, Presiden mengatakan kalau infrastruktur minim maka masyarakat tidak bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Misalnya, di Halmahera Tengah dengan keterbatasan pelabuhannya.
Jokowi menyebutkan, sebelum ada pengembangan Pelabuhan di daerah itu, hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke daerah itu. Lebih parah lagi ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.
"Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang," tambahnya.
Ia berharap setelah bisa dua minggu sekali kapal datang, nantinya berkembang menjadi setiap seminggu sekali. "Artinya sembako, kebutuhan pokok, semen bisa masuk ke sana. Di sisi lain hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit dijual, sekarang pedagang datang ke situ karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, juga cengkih," sambung Presiden.
Terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. "Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," katanya.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
