"Ibu Susi (Menteri KKP) meminta kita membuat roadmap pulau-pulau kecil sampai menjadi mandiri, kenapa 2017? Sebab kami punya dua tahun untuk bekerja, 2017 evaluasi dan mengharapkan itu sudah tercapai. Kalau sudah tercapai kita extend sampai 2019," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad, ditemui usai acara Refleksi 2014 dan Outlook 2015 KKP, di Jakarta, Selasa (6/01/2015).
Lebih lanjut, Sudirman memaparkan ada dua kategori pulau kecil terluar yang akan dibangun yaitu yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, berjumlah masing-masing sebanyak 31 dan 61 pulau. "Yang berpenghuni tentu treatmentnya berbeda, yang berpenghuni ini kita akan buat mereka mandiri," ucapnya.
Kemandirian yang dimaksud, menurut Sudirman yaitu mandiri infrastruktur, semua kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik, pendidikan dan seterusnya akan disiapkan. "Lalu mandiri secara ekonomi, artinya ada mata pencaharian bagi mereka yang memberi pendapatan signifikan sehingga mereka bisa lebih sejahtera dari sekarang," tuturnya.
Namun rencana ini bukan tanpa hambatan, Sudirman mengakui pada 2014 lalu pembangunan PPKT masih dikoordinasi di bawah Menko Polhukam, sehingga efektivitas atau integrasi dari kegiatan-kegiatan sektor ini menjadi kurang efektif.
"Saya kira Presiden (Joko Widodo) ketika berkunjung ke Sebatik (Kalimantan) di Pos Angkatan Laut beliau mengatakan terlalu banyak lembaga instansi yang mengeroyok pulau-pulau kecil terluar, itu ada 18 kementerian dan lembaga. Presiden waktu itu menginstruksikan cukup empat lembaga saja yang mengintegrasikan pulau kecil. Satu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kedua menteri dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri), ketiga PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan keempat perhubungan (Kementerian Perhubungan)," ucap Sudirman.
Ke depan, Sudirman mengatakan KKP merencanakan beberapa pulau kecil terluar akan dibangun pelabuhan-pelabuhan, yaitu pelabuhan hap (penghubung) untuk menjadi basis industri perikanan baru. "Pelabuhan dibangun misalnya di sekitar Morotai, kemudian mungkin akan ada di Pulau Weh, ke Samudera Hindia bisa dikembangkan di Sibolga, kemudian masuk ke Padang," ungkapnya.
Dia mengatakan tentu saja di PPKT tidak mungkin dikembangkan pelabuhan yang sangat besar. "Size pulau juga tidak banyak yang besar, sehingga yang pasti target sampai 2017 juga pulau-pulau kecil yang berpenghuni itu menjadi mandiri," tukas Sudirman.
Dengan demikan, dia mengatakan KKP akan membangun jetty (dermaga) di PPKT, kemudian di pulau-pulau sekitarnya dibangun jetty-jetty kecil. Hal ini untuk membantu sarana kapal-kapal perintis tidak terlalu besar untuk mobilitas antarpulau.
Sudirman memberikan salah satu contoh dari sisi aksesibilitas laut sebuah konsep yang digunakan Kementerian Perhubungan yaitu pendulum nusantara.
"Pelabuhan-pelabuhan besar mulai dari Belawan,Tanjung Perak, Makassar, Sorong, lalu masing-masing pelabuhan hap ini akan melayani misalnya ke Balikpapan, nanti dari Balikpapan akan ada kapal kecil melayani ke Berau. Dari Berau ada lagi kapal lebih kecil masuk ke Maratua, dari Maratua ada pulau kecil lagi di sekitarnya, seperti Derawan, akan ada kapal-kapal kecil untuk distribusi sehingga pulau kecil ini tidak akan kekurangan logistik, tidak pernah kekurangan informasi dan kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi asal hasil produksi mereka juga bisa diangkut ke luar sehingga harga bisa lebih baik," katanya.
Selain itu, Sudirman menyatakan sejumlah 92 PPKT akan dibangun sesuai karakter dan potensi yang dimiliki, untuk pulau-pulau yang berpenghuni harus ada jetty sehingga penduduk leluasa melakukan komunikasi dengan pulau-pualu di sekitarnya, paling tidak sampai ke Ibukota Kabupaten. "Tetapi untuk pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni akan didorong Marinir," tukas Sudirman.
"Misalnya seperti di Simeulue juga ada gugus pulau terluar di situ, mereka ada lobster dan itu volume produksinya cukup signifikan dan bisa diangkut dengan pesawat. Tahun ini akan kita bangun beberapa pulau kecil yang memang nilai ekonominya tinggi, kita bangun air strip (landasan udara) dengan panjang 1 km dengan biaya sekitar Rp2 miliar," ujarnya.
Tidak hanya itu, kapal-kapal kecil caravan bisa mendarat di pulau tersebut dengan membawa wisatawan. "Wisatawan bisa stay beberapa hari, pulang bawa lobster atau kepiting yang hidup yang punya nilai ekonomi tinggi," ucap Sudirman.
Namun, menurut Sudirman hanya air strip akan dibangun di pulau yang memproduksi ikan dan bisa jadi destinasi wisata. "Seperti di Nias, saat ombak besar tidak bisa melaut tapi wisatawan datang untu berselancar, saat reda nelayan mulai bekerja, lobster mulai hidup. jadi, air strip di situ tidak akan nganggur, saat ombak besar wisatawan yang diangkut, saat ombak kecil lobster yang diangkut," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
