Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi BUMN perbankan yang menyetor dividen terbesar, diikuti Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Angka Rp12,6 triliun itu hanya naik tipis dari 2017 sebesar Rp12,5 triliun. Hal itu terjadi karena Kementerian BUMN mempertimbangkan bank-bank tersebut masih membutuhkan modal.
Direktur Utama BTN sekaligus Ketua Himbara Maryono mengatakan perbankan BUMN sudah menyepakati angka permintaan pemerintah itu.
"Kementerian BUMN telah memperhatikan kepentingan perusahaan untuk berkembang. Perbankan untuk ekspansi di dalam pembiayaan infrastruktur juga membutuhkan modal. Kalau dividen dinaikkan rasionya, bisa menghambat ekspansi bank," ujar Maryono.
Perbankan masuk ke kategori BUMN dengan setoran dividen moderat, yaitu berkisar 20-45 persen dividen pay out ratio-nya bergantung pada besaran capital adequacy ratio (CAR) mereka.
"Dividen BTN sebesar Rp420 miliar pada 2018, padahal pada 2017 saja kami sudah Rp523,7 miliar. Itu memberikan kesempatan untuk BTN menaikkan rasio kecukupan modal atau CAR. Kedua bahwa BTN memang konsentrasi dalam pembiayaan rumah subsidi atau program 1 juta rumah," tambahnya.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan dividen pay out ratio (POR) Bank Mandiri paling besar, yakni 45 persen, sedangkan BRI 30 persen, BNI 24 persen, dan BTN 20 persen.
"BTN dengan dividen POR 20 persen untuk memperkuat modal inti dengan tetap menjaga CAR sebesar 16,79 persen atau sesuai dengan minimum regulasi," jelasnya.
Jangan Membebani
Sebelumnya, kalangan DPR mempersoalkan target setoran dividen yang diberikan kepada sejumlah BUMN. Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir mengatakan target dividen jangan sampai memengaruhi kinerja perseroan.
"Kalau BUMN ada penugasan tolong diperhatikan, jangan ditekan untuk setor dividen dengan jumlah sekian (besar)," ujar Inas.
Anggota Komisi VI DPR Iskandar D Syaichu meminta kepastian lebih lanjut tentang jumlah dividen yang diminta pemerintah. Hal itu disebabkan beberapa BUMN mengatakan ke DPR bahwa pihak mereka keberatan dengan target dividen dari pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menghitung ulang target dividen yang bisa disetorkan BUMN ke negara. Dengan demikian, pada akhirnya target yang diajukan tidak meleset sehingga memengaruhi penerimaan negara.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan pihaknya menargetkan perolehan laba 118 BUMN pada tahun ini dapat mencapai Rp180 triliun hingga Rp197 triliun. Angka itu meningkat dari perolehan tahun sebelumnya, yakni Rp164 triliun dan di 2015 sebesar Rp149 triliun. Hingga semester I-2017, total laba BUMN telah mencapai Rp87 triliun.
Laba yang diperoleh pada tahun inilah yang akan menjadi dasar penentuan bagi setoran dividen yang dibayarkan pada 2018. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
