Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, salah satu program yang terkena imbasnya adalah pembangunan tangki LPG di Indonesia timur. Seharusnya desain proyek dilakukan tahun ini, tapi karena pemangkasan, tahap desain terpaksa dilakukan tahun depan.
"Dengan pemotongan anggaran 2016, beberapa program infrastruktur migas akan kita digeser ke tahun depan," kata Wirat saat diskusi di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Wirat menjelaskan, program-program yang belum masuk tahap konstruksi memang akan digeser tahun depan. Tapi, untuk program yang sudah mulai konstruksi akan tetap berjalan tahun ini.
"Yang belum konstruksi tahun ini baru Front End Engineering Design (FEED)-nya akan kita geser tahun depan. Namun yang sudah konstruksi, yang sudah konstruksi tahun ini tidak akan ditunda," jelas Wirat.
Wirat menyebutkan, program-program yang tetap berjalan tahun ini adalah pembangunan jaringan gas (jargas), pipa, konverter LPG untuk nelayan, dan lain-lain. Sementara yang ditunda adalah desain pembangunan tangki LPG di Ambon, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
"Harusnya tahun ini desain. Kita tunda tahun depan desainnya. Nanti kita percepat programnya di tahun depan," ucap wirat.
Guru Besar ITB ini juga menepis, penundaan pembangunan tangki LPG bisa menghambat penyaluran konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG. Ia menuturkan, pembagian paket perdana LPG akan tetap dilakukan secara bertahap dan melalui kapal.
"Tidak harus (ditunda). Pembagian paket perdana LPG bertahap bisa lewat kapal. Jadi tidak harus lewat tangki yang besar," pungkas Wirat.
Sekadar informasi, Kementerian ESDM akan memangkas anggaran sebesar Rp900 miliar. Hal itu sejalan dengan instruksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memotong anggaran K/L dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp133,3 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengungkapkan, Kementerian ESDM telah melakukan rapat dengan Kemenkeu terkait dengan instruksi pemangkasan kementerian dan lembaga.
Teguh menjelaskan, pada awalnya pemangkasan kementerian dan lembaga diusulkan sebesar Rp95 triliun. Namun, usulan tersebut direvisi menjadi Rp65 triliun. Sehingga masing-masing K/L harus memangkas anggaran sekitar Rp900 miliar.
"Namun, kemarin sore sudah direvisi menjadi Rp65 triliun. Sehingga kira-kira (untuk kementerian dan lembaga memangkas) Rp900 miliar untuk kami tahun ini," kata Teguh.
(HUS)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
