Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi menjelaskan ketakutan kepala daerah untuk menggunakan anggaran tersebut karena ketidaksinkronan aturan di kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
"Peraturannya satu sama lain enggak sejalan sehingga karena peraturan enggak sejalan maka itu dia takut. Takut nantinya bisa dipidanakan dan lain-lain," terang Sofjan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Namun, saat ini kedua kementerian tersebut ditambah Kementerian Keuangan, menurut Sofjan tengah merampungkan akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang nantinya berisi soal penyaluran dana ke desa baru bisa dilakukan setelah desa menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
"Semestinya sudah ada kebijakan bersama ketiga menteri ini terutama menteri dalam negeri sama menteri desa supaya disalurkan lebih cepat oleh menteri keuangan," terangnya.
Lebih jauh dirinya menambahkan, di desa-desa sebetulnya rencananya sudah ada, misalnya pembangunan irigasi, pembangunan jembatan-jembatan, pembangunan jalan-jalan di desa, ekonomi kerakyatan.
"Itu sudah ada arahnya tinggal pilih menunya saja. Itu perlu karena kalau tidak makin miskin," pungkasnya.
Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2015 menyebutkan dana desa yang dicairkan ke rekening pemkab/pemkot telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80 persen dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Namun, 60 persen-nya masih mengendap di rekening kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
