Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Andin Hadiyanto yang baru dilantik (kanan). (Foto: Dok. Kemenkeu).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Andin Hadiyanto yang baru dilantik (kanan). (Foto: Dok. Kemenkeu).

Sri Mulyani Lantik Mantan Pejabat Bank Dunia Jadi Dirjen Perbendaharaan

Ekonomi pelantikan sri mulyani
Eko Nordiansyah • 22 Juli 2019 21:33
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan. Andin merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia.
 
Menkeu berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara. Dirinya berharap ada sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
 
"Sinergi ini diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan. Dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," kata dia dalam sambutannya di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
 
"Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi. Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal," ungkapnya.
 
APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
 
Selain itu, berbagai tugas dan tanggungjawab telah menunggu Andin, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
 
"Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas dia.
 
Andin menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Semasa kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kemenkeu, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016, 2017 dan 2018.
 
Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Sri Mulyani juga melantik Mochamad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga Indonesia National Single Window (INSW) yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
 

(EKO)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif