Ketua DPD Oesman Sapta (kedua dari kanan). (FOTO: MI/Ramdani)
Ketua DPD Oesman Sapta (kedua dari kanan). (FOTO: MI/Ramdani)

Ketua DPD Ajak RUU Kedaulatan Pangan Dikawal Bersama

Ekonomi kedaulatan pangan Pidato Kenegaraan 2019
Angga Bratadharma • 16 Agustus 2019 11:25
Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak semua pihak mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedaulatan Pangan. Hal itu penting karena kebutuhan pangan masyarakat menjadi hal utama, sejalan dengan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia.
 
"Di sektor pangan, kami mengajak semua pihak mengawal RUU Kedaulatan Pangan," kata Ketua DPD Oesman Sapta dalam pidatonya saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
Dalam konteks ini, OSO, sapaan akrabnya menegaskan, semua pihak terutama pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat selalu terpenuhi. Sedangkan di waktu yang sama juga harus memastikan kesejahteraan para petaninya. Jika itu tercapai bukan tidak mungkin pemerataan pembangunan segera terwujud.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika petani sejahtera maka negara akan aman dan sentosa," tukas OSO.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 mengapresiasi respons dan sikap DPD RI yang turut mengawal kedaulatan pangan. Apresiasi itu juga diberikan lantaran DPD sudah merespons tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah di seluruh wilayah di Tanah Air.
 
"Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM," kata Jokowi.
 
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan masa depan ketahanan pangan Indonesia berada pada jutaan tangan petani. Karenanya penting untuk menjaga kesejahteraan petani dan keluarganya.
 
"Sudah saatnya petani menjadi fokus utama dari kebijakan dan program sektor pertanian," kata Amran.
 
Ia menambahkan populasi keluarga petani mencapai hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia. Sementara mayoritas keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari satu hektare. Sebab itu, pemerintah memiliki banyak tantangan di sektor pertanian. Salah satu yang terberat adalah memberdayakan keluarga petani.
 
"Sejak 2014, kami melakukan sejumlah terobosan, antara lain berfokus pada kebijakan untuk pemberdayaan petani," ungkapnya.
 
Adapun pemberdayaan keluarga petani meliputi sejumlah peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, pergeseran sistem pertanian tradisional ke modern, perubahan sistem pengadaan konvensional menjadi elektronik, dan lain sebagainya.
 
Sementara itu, terobosan penting yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah fokus kembali pada anggaran. Dia mendorong alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana pertanian dapat ditambah secara signifikan.
 
"Kami percaya bukan nilai anggarannya yang berpengaruh pada pembangunan sektor pertanian. Namun, yang paling penting bagaimana kita mengelola anggaran itu," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif