Ilustrasi. FOTO: Fotolia
Ilustrasi. FOTO: Fotolia

100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Waspada Bubble Ekonomi Digital

Ekonomi Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Angga Bratadharma • 24 Januari 2020 10:30
Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebentar lagi akan genap 100 hari. Dalam periode tersebut, sejumlah strategi dan langkah sudah dilakukan guna menjalankan semua janji-janji kampanyenya, termasuk dari sisi ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
 
Saat ini dunia memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.
 
Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Mengutip RPJMN 2020-2024, Kamis, 23 Januari 2020, studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.
 
Meski demikian, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak dipungkiri terus mengupayakan implementasi ekonomi digital di Indonesia. Adapun pencapaian yang sudah terlaksana yakni di industri jasa keuangan, sistem pembayaran, transaksi perdagangan elektronik, hingga UMKM melakukan go digital.
 
Dari sisi industri jasa keuangan, pemerintah melalui otoritas terkait mendorong pelaku jasa keuangan untuk merambah digital dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti yang dilakukan industri perbankan yakni branchless banking. Kemudian dari sisi sistem pembayaran, pemerintah sudah menelurkan LinkAja guna mempermudah sistem pembayaran berbasis online.
 
Dari sisi transaksi elektronik, pemerintah sudah mengeluarkan PP Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sedangkan terkait UMKM, pemerintah terus menggenjot e-commerce dengan harapan produk yang dimiliki UMKM jangkauannya bisa lebih luas dan mudah diakses dibandingkan dengan zaman dulu.
 
Meski pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memaksimalkan ekonomi digital, namun Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memberikan peringatan bahwa ekonomi digital dibayangi risiko bubble. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai Enny perlu memberikan regulasi yang mumpuni agar ekonomi digital bergerak ke arah yang benar.
 
"Sektor ini (ekonomi digital) kalau dilihat dari dunia ada kecenderungan bubble. Karena industri semacam ini di Indonesia masih dalam tahap bakar uang," kata Enny, ketika dihubungi Medcom.id, seperti dikutip Kamis, 23 Januari 2020.
 
Dalam hal ini, Enny menilai ada beberapa hal yang perlu dicermati agar ekonomi digital benar-benar maksimal dimanfaatkan Indonesia. Pertama, dibutuhkan regulasi sehingga regulasi itu yang akan memberikan kepastian hak dan kewajiban di masing-masing stakeholder yang bergerak di ekonomi digital.
 
Kedua, edukasi kepada masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital untuk produktivitas. Ketiga, pemberdayaan dalam artian bagaimana ekonomi digital bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari produk di sektor ekonomi digital di Indonesia.
 
"(Jadi) masih sangat jauh (pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menerapkan ekonomi digital 100 persen) dengan daftar persoalan yang ada. Pemerintah perlu melakukan suatu antisipasi memadai, bagaimana agar teknologi mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas," tukasnya.
 
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serius memacu penumbuhan para pelaku industri kreatif di Tanah Air. Sebab, sektor strategis tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi yang signfikan terhadap perekonomian nasional.
 
"Sasaran itu kami wujudkan secara konkret melalui peran Balai Diklat Industri (BDI) di Denpasar Bali, yang fokus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) industri kreatif dengan spesialisasi animasi, kerajinan dan barang seni," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
 
Sepanjang 2018, industri kreatif mampu berkontribusi cukup signfikan terhadap PDB nasional, yang diproyeksi menembus Rp1.000 triliun. Adapun tiga subsektor yang memberikan sumbangsih besar terhadap ekonomi kreatif tersebut, yakni industri kuliner sebesar 41,69 persen, disusul industri fesyen 18,15 persen, dan industri kriya 15,70 persen.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif