Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

5 Jurus OJK Bangun Ekosistem Keuangan Berdaya Saing

Ekonomi ojk jasa keuangan
Husen Miftahudin • 16 Januari 2020 11:25
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima kebijakan strategis 2020 yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kelima jurus tersebut ialah peningkatan skala ekonomi industri keuangan. Upaya ini dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya peningkatan nominal modal minimum secara bertahap, mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disentif termasuk exit policy, mempercepat transformasi industri keuangan non-bank, serta memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya.
 
"Kedua, mempersempit regulatory dan supervisory gap antarsektor jasa keuangan dengan melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan enforcement,terutama di Industri Keuangan Non Bank. Kemudian meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham, serta mengkaji adopsi konsep investment bank," ungkap Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton Pacific Place, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiga, digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi. Dalam hal ini, OJK melakukan langkahnya dengan membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan startup fintech serta mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital.
 
"Selanjutnya mengkaji perizinan virtual banking, mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung early warning dan forward-looking supervision, juga mengembangkan perizinan terintegrasi antarinstitusi dengan pemanfaatan teknologi guna mempercepat proses perizinan lintas kementerian dan lembaga," urainya.
 
Keempat, percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Kebijakan ini diimplementasi dengan mengembangkan instrumen pendukung proyek-proyek infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis syariah dan obligasi daerah, mengembangkan instrumen berwawasan lingkungan untuk mendukung Sustainable Development Goals, dan membangun ekosistem pengembangan UMKM, termasuk pemanfaatan KUR dengan skema klaster, pemanfaatan teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro.
 
"Memfasilitasi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini, mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pemanfaatan teknologi, memperkuat aspek perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengawasan market conduct, dan mengoptimalisasi peran Satgas Waspada Investasi."
 
Kelima, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia dan mendorong lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.
 
Menurut Wimboh, kebijakan strategis 2020 OJK itu merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024 yang fokus pada lima area. Di antaranya penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan, akselerasi transformasi digital, percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan, perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan, serta percepatan pengawasan berbasis teknologi.
 
"Kebijakan strategis dan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia ini diharapkan dapat menjadikan sektor jasa keuangan semakin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Wimboh.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif