Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.

OJK Bakal Reformasi Cara Pengawasan Asuransi

Ekonomi ojk asuransi jiwa
Desi Angriani • 13 Januari 2020 16:48
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mereformasi pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ada di Indonesia. Kebijakan itu sudah dirancang OJK sejak 2018.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan langkah mereformasi dan pengaturan LKNB mirip dengan reformasi perbankan pascakrisis. Salah satunya mewajibkan LKNB untuk menerapkan manajemen risiko (risk management) yang baik.
 
"Risk management di LKNB ini berbeda dengan perbankan, tapi prisipnya sama. Hanya size-nya barangkali yang berbeda. Nah, risk management harus diterapkan (nantinya di LKNB)," tegas Wimboh di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


OJK sendiri, aku Wimboh, telah mengeluarkan pedoman manajemen risiko khusus LKNB. Hal itu guna mempercepat reformasi LKNB di Indonesia.
 
"Nanti kami cek sejauh mana progresnya. Tapi ini sudah kita lakukan dan bahkan segera kita terapkan," klaim Wimboh.
 
Terkait pengawasannya, OJK bergerak berdasarkan basis risiko (risk base). Dalam hal ini, OJK juga melakukan reformasi pada detail pelaporan LKNB kepada otoritas. Item-item apa yang harus dilaporkan pada OJK akan dirombak total.
 
"Terutama reporting bukan hanya posisi neraca, tapi termasuk instrumennya apa saja. Itu paling tidak setiap bulan harus dilaporkan OJK," tegasnya.
 
Selain itu, upaya OJK mereformasi pengawasan dan pengaturan LKNB dilakukan dengan mewajibkan penerapan tata kelola. "Akan ada pedoman governance khusus yang kita buat. Secara umum sama, tapi khusus LKNB karena size-nya berbeda dengan bank mungkin penekanannya berbeda," ucap Wimboh.
 
Langkah reformasi OJK terkait pengawasan dan pengaturan LKNB akan segera diterapkan pada tahun ini. Tak hanya asuransi, seluruh industri dan lembaga keuangan non bank tak luput dari perbaikan tata kelola perusahaan yang baik.
 
"Ini bukan sekarang-sekarang kita pikirkan, kita sudah masukan sejak 2018. Ini adalah strategi kita, bahkan dalam statement tahunan selalu kita bilang."
 
Wimboh bilang, upaya dan langkah reformasi pengawasan OJK terhadap LKNB ini makin menguat lantaran banyaknya asuransi dan industri keuangan non bank lainnya yang terjerat skandal investasi. Alhasil, nasabah menjadi yang paling dirugikan.
 
Hal ini berkaca pada kasus gagal bayar dan rekayasa laporan keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Teranyar, PT Asabri (Persero) yang juga dianggap lalai dalam pengelolaan investasi sehingga mengalami kerugian hingga Rp10 triliun.
 
"Semoga tentunya dengan laporan-laporan itu akan bisa kita lihat. Mungkin selama ini beberapa asuransi dan LKNB sudah bisa kita lihat, apalagi kalau hal-hal itu sudah jadi konsumsi publik bahwa ada permasalahan. Tanpa ada laporan pun sudah bisa kita lihat," tutup Wimboh.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif