Upaya tersebut telah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui laman resmi maupun aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bisa diakses dan diunduh oleh seluruh masyarakat Indonesia secara gratis dan praktis.
"Saya harap di Kementerian Keuangan dan KL lain punya passion bukan hanya keterbukaan informasi, tapi the battle against dissinformation," ujar Ani sapaannya dalam seminar keterbukaan informasi publi di Aula Mezzanie, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.
Ani menambahkan aplikasi tersebut juga dapat dipahami oleh penyandang disabilitas lantaran dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat. Bahkan, Kemenkeu menggandeng influencer Surya Sahetapy yang juga aktivis Komunitas Tuli untuk membagikan video atau informasi tersebut melalui akun pribadinya seperti instagram, twitter, dan youtube.
"Tadi Surya sudah menyertakan akun resmi kita PPID di instagram story dan sudah ditonton sebanyak 27 ribu orang," ujarnya.
Adapun perluasan akses keterbukaan data ke masyarakat, lanjutnya, mesti disertai dengan peningkatan kapasitas analisasi kuantitatif. Misalnya, masyarakat tak hanya mampu membaca tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tapi juga mampu menginterpretasikan anggaran negara itu.
"Bagaimana mengurangi segala informasi yang tidak baik. Banyak orang yang tidak tahu bahkan membaca tabel APBN, bagaimana mengintepretasikan itu," pungkas dia.
Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 94 negara dalam indeks keterbukaan informasi publik. Peringkat itu dikeluarkan oleh Global Open Data Index 2018. Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di ranking 17 dan 51.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
