Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah). FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah). FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin

Teten: Omnibus Law Permudah Tumbuh Kembang UMKM

Ekonomi umkm
Antara • 03 Februari 2020 14:04
Solo: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempermudah tumbuh kembang UMKM, salah satunya dari sisi pengupahan. Jika UMKM tumbuh maksimal maka diharapkan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
 
"Omnibus Law ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama soal kebijakan pengupahan karena pada aturan ini untuk kebijakan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, artinya nanti UMKM akan lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha besar," kata Teten, seperti dikutip dari Antara, Senin, 3 Februari 2020.
 
Bahkan, lanjut Teten Masduki, kebijakan ini akan mampu mendorong kemitraan atau usaha besar dengan melakukan subcontracting dengan koperasi atau UMKM. Pada subcontracting ini artinya perusahaan besar membagi produksinya ke UMKM lain.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di sisi lain peluang ini harus ditangkap oleh UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya," kata Teten Masduki.
 
Ia mengatakan dengan berlakunya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, industri yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain karena mencari upah tenaga kerja yang lebih murah, nantinya tidak lagi demikian karena lebih memilih bermitra dengan UMKM.
 
Sementara itu, mengenai kemungkinan terjadinya upah UMKM di bawah standar karena pengecualian tersebut, menurut dia, tergantung kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. "Dikecualikan ini tidak harus sama dengan yang normal, mengenai kemungkinan nantinya upah di bawah standar itu tergantung dari kesepakatan," kata Teten Masduki.
 
Ia mengambil contoh adanya perusahaan garmen yang pekerjaan rajutnya dikerjakan di perumahan orang per orang. Ia mengatakan satu hal yang dilupakan adalah hak buruh menjadi tidak terlindungi.
 
"Maka kami ingin masyarakat industri perumahannya berkoperasi sehingga terjalin hubungan subcontracting yang lebih formal, yang lebih sejahtera, dan lebih melindungi hak-hak pekerja," pungkas Teten Masduki.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif