NEWSTICKER
Ilustrasi - - Foto: Medcom
Ilustrasi - - Foto: Medcom

Industri Asuransi Diyakini Bangkit Kembali

Ekonomi asuransi jiwa Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 21 Februari 2020 20:59
Jakarta: Pelaku industri asuransi meyakini kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak akan memengaruhi kinerja industri asuransi jiwa. Bahkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebelumnya menyatakan bahwa kasus tersebut tidak mewakili industri asuransi jiwa secara keseluruhan.
 
"Menurut saya, dampak kasus Jiwasraya hanya sementara. Dengan upaya yang sedang dan akan dilakukan OJK, AAJI dan masing-masing perusahaan asuransi jiwa, kondisi akan membaik dan tetap bisa tumbuh tahun ini," kata Direktur Utama Bhinneka Life Wiroyo Karsono kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
 
Keyakinan Wiroyo sejalan dengan pertumbuhan kinerja industri asuransi yang tetap positif di 2019. Data OJK sepanjang 2019 mencatat premi asuransi komersial terkumpul mencapai Rp281,2 triliun atau tumbuh delapan persen (yoy), dengan premi asuransi jiwa Rp179,1 triliun serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp102,1 triliun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini didukung permodalan industri asuransi yang terlihat dari Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 345,35 persen dan 789,37 persen, lebih tinggi dari threshold 120 persen.
 
Demikian pula aset industri asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi dan asuransi wajib) juga tumbuh positif 5,91 persen (yoy) dari Rp862,8 triliun pada 2018 menjadi Rp913,8 triliun pada Desember 2019. Jika ditambah dengan BPJS menjadi Rp1.370,4 triliun. Sementara nilai aset asuransi Jiwasraya tercatat sebesar Rp22,03 triliun atau hanya sekitar 1,6 persen dari total aset industri asuransi.
 
Ke depan, kolaborasi antarpihak baik pelaku usaha, pemerintah, asosiasi dan regulator menjadi hal penting agar kasus serupa tidak berulang kembali. Untuk itu, Wiroyo mendukung upaya regulator dalam mempercepat reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
 
"Mendukung penuh, pasti tujuannya meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa, yang memang sangat penting bagi tiap keluarga. Dan untuk perlindungan nasabah, antara lain pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP)," ungkapnya.
 
Senada dengan Wiroyo, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim juga mengapresiasi langkah OJK untuk melakukan reformasi IKNB. Bahkan, kalau bisa reformasi IKNB ini dapat diselesaikan tahun ini
 
"Saya setuju kalau OJK untuk reformasi non bank secepatnya. Reformasi IKNB harus dipercepat kalau perlu dalam setahun ini selesai semua aturan. Mungkin (aturan) dari perbankan bisa langsung didesain, bisa diimplementasikan," pungkas dia.

 
Sejak 2018 lalu, OJK telah melakukan berbagai reformasi di bidang IKNB yang meliputi reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi, dan reformasi infrastruktur. Rencananya reformasi di sektor IKNB ini akan selesai pada 2022.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif