Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

RI Tak Gentar Lawan Uni Eropa soal CPO di WTO

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit indonesia-uni eropa
Husen Miftahudin • 23 Maret 2019 00:06
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak akan gentar menghadapi Uni Eropa dalam rencana pemerintah RI membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
 
"Boleh saja (Uni Eropa) percaya diri, silakan saja, kita tidak perlu risau dengan itu. Kita tahu dan yakin bahwa dia (Uni Eropa) diskriminatif," tegas Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2019.
 
Menurut dia, perlakuan diskriminatif sebenarnya justru dilakukan oleh Uni Eropa. Sebab, mereka menyebut CPO sebagai komoditas tidak berkelanjutan dengan risiko tinggi untuk deforestasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kenapa kelompokkan sawit ke high risk untuk deforestasi. Dia (Uni Eropa) memang sudah selesai deforestasinya 200 tahun lalu, tapi jangan tiba-tiba bilang begitu," ketus Darmin.
 
Darmin bilang, sawit lebih efisien ketimbang rapeseed dan bunga matahari dalam memproduksi minyak nabati. Rapeseed dan bunga matahari yang banyak ditanam di Eropa membutuhkan 20 kali lipat luas lahan dibandingkan dengan sawit.
 
"Mereka melakukan itu 150 tahun lalu setelah dia tebangin hutannya. Kemudian dia bilang sekarang, 'kamu tidak boleh'. Loh memangnya setelah you makmur, kita enggak boleh kaya? Itu diskriminasi."
 
Darmin sebelumnya memastikan Indonesia bakal mengajukan banding terkait dicoretnya kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel oleh Komisi Uni Eropa Dalam keputusan tersebut, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan hutan. Hal ini tertuang dalam gagasan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa sejak November 2018.
 
"Kalau Eropa memang maju terus, kita juga akan pergi ke sana. Kita akan sampaikan pendapat kita, nanti kan dikumpulkan pendapat dari masing-masing negara," ujar Darmin di kantornya, Kamis malam, 14 Maret 2019.
 
Penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) rencananya akan ditetapkan pada 2030. Jika disahkan, kebijakan tersebut bakal memberi dampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Sebab Uni Eropa tak hanya melarang peredaran minyak sawit mentah dan biodiesel, tapi juga seluruh produk turunan yang menggunakan minyak sawit mentah.
 
Selain gagasan RED II, industri kelapa sawit di Indonesia tengah mengalami tantangan lain yang membuat ekspor pada tahun ini tidak akan sebaik tahun lalu. Wakil Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan tuduhan subsidi biodiesel oleh Amerika Serikat (AS) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi.
 
"Di 2017 ekspor sedikit. Di 2018 ada ekspor karena keputusan antidumping kemarin dicopot. Tahun ini tergantung karena tuduhan antisubsidi sedang diproses. Kalau itu dibenarkan, akan terhambat lagi ekspor," ujarnya, belum lama ini.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84 persen dari USD649 juta pada 2013 menjadi USD150 juta pada 2016. Namun untuk tuduhan subsidi biodiesel, Togar mengatakan, ekspor memang kemungkinan turun tetapi tidak sampai nol.
 
"Enggak sampai nol juga sih, tapi akan lebih sedikit dari 2018. Tergantung keputusannya kapan di announce sama mereka," kata dia.
 
Pada 2017, ekspor biodiesel Indonesia tercatat sebanyak 164 ribu kiloliter dan mengalami peningkatan pada 2018 menjadi sekitar 1,56 juta kiloliter, naik signifikan sebanyak 851 persen.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif