Izin Tata Ruang Meikarta Sudah Sesuai Prosedur

Eko Nordiansyah 19 Oktober 2018 12:42 WIB
meikarta
Izin Tata Ruang Meikarta Sudah Sesuai Prosedur
Ilustrasi Meikarta. (FOTO: MI/Adam Dwi)
Jakarta: Proses perizinan tata ruang yang diajukan untuk pembangunan apartemen Meikarta dinilai sudah sesuai prosedur. Adapun masalah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perizinan di pemerintah daerah.

"Kita enggak ada masalah waktu itu, Dirjen Tata Ruang dan Dirjen Pengendalian menyampaikan surat kepada bupati supaya diselesaikan sesuai perizinan yang berlaku," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Menurut Sofyan, pengembang Meikarta sudah mengantongi izin tata ruang untuk lahan seluas 84 hektare (ha). Pada saat pengajuan proses perizinan, lanjut dia, tak ada kendala berarti, sehingga ketika tersangkut masalah suap di KPK disebabkan proses perizinan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

"Jadi surat dari kita itu yang harusnya dilaksanakan (bupati Bekasi). Tapi mungkin karena izinnya lama, itu akhirnya jalan pintas, akhirnya ketangkap KPK semua. Dari (Kementerian) ATR enggak ada masalah, kalau ada perubahan tata ruang kita akan lihat," jelas dia.

Untuk itu, Sofyan menyebut penerapan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submision (OSS) lebih mudah. Pasalnya proses pengajuan izin menjadi lebih transparan, sehingga investor yang akan menanamkan modalnya tidak perlu melakukan suap hingga terjerat kasus hukum.

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya terjerat kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka yakni konsultan Lippo Group Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT), serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id