"Harus ada keberpihakan pemerintah dalam artian mendudukkan bank syariah pada ukuran sebenarnya," ujarnya di Gedung BNI Syariah, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015).
Dirinya menambahkan, beberapa kebijakan saat ini masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Misalnya, pajak deposito syariah yang saat ini berlaku sama dengan pajak deposito konvensional padahal sifat marginnya tidak tetap serta operasionalisasi sukuk.
"Operasionalisasi uang hasil sukuk saya yakin belum ke perbankan syariah, padahal sukuk merupakan instrumen syariah, harusnya untuk bank-bank yang sudah mendapat ijin bank operasional yang boleh menjalankan APBN-APBD," jelas dia.
Selain itu, Imam juga meminta agar permodalan bagi perbankan syariah lebih dimudahkan melalui penerbitan sukuk oleh bank syariah.
"Ke depan bank syariah butuh modal, harusnya diberikan kemudahan penerbitan sukuk. Bisa dari pajaknya dan lain-lain, jadi keperbihakan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
