Ekonom Centre Of Reform on Economics (CORE) , Henri Saparini, mendukung dan ikut mendorong perbaikan sektor maritim Indonesia yang masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.
Namun dirinya menilai kementerian tidak perlu dibentuk secara fisik. Membicarakan masalah meritim katanya mencakup berbagai aspek yang sangat luas yang tidak bisa hanya ditangani oleh satu kementerian.
"Menurut saya tidak tepat. Karena urusan maritim luas, ada transportasi, konsumsi, optimalisasi, pemberdayaan hayati, yang membentuk satu gugus yang besar, jadi tidak bisa di satu kementerian saja," terang Hendri, dalam diskusi bertema 'Tantangan Industri Kelautan dan Perikanan di Era Pemerintahan Baru', Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2014).
Hendri mengatakan, saat ini yang terpenting yakni membenahi sisi perencanaan yang selama ini memiliki kelemahan. Perencanaan harus dibuat matang dan difokuskan.
"Saya usulkan pemerintahan mendatang membenahi perencanaan yakni dengan memilih prioritas pembangunan. Misalnya beberapa prioritas seperti maritim, pertanian, dan energi. Dibuat menjadi satu gugus fokus tersendiri," terangnya.
Alumnus Ekonomi UGM ini menjelaskan, masalah maritim bukan hanya mengacu pada satu sektoral saja. Bukan hanya kelautan, namun mencakup pariwisata, perdagangan namun juga menyinggung mengenai upah buruh, dimana buruh sendiri ada di bawah lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi domainnya Kemenko Kesra.
"Kalau berbicara buruh, upah buruh, kita berbicara daya saing. Daya saing itu kan mestinya di bawah Menko Perekonomian. Ini yang menyulitkan, pembagian Menkonya tidak tepat," jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya menambahkan, dalam perencanaan berikutnya yang dibutuhkan ialah integrasi lintas sektoral. "Jadi Menkonya tidak dibagi atas kementerian, tapi dibagi atas prioritas pembangunan selama lima tahun. Inilah yang akan memudahkan kordinasi. Sehingga seorang Menko yang menangani maritim dia akan bekerja lintas sektoral," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
