BI Siapkan Relaksasi untuk Dorong KPR
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengaku tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk relaksasi aturan rasio kredit terhadap agunan atau Loan to Value (LTV) yang mengatur uang muka atau Down Payment (DP) kredit pemilikan rumah (KPR). Relaksasi ini diharapkan dapat mendorong KPR.

"Kami bahas lebih detail nanti. (Apakah) DP atau relaksasi indent, dan beberapa pembayaran lainnya," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juni 2018.

Saat ini rasio LTV yang diberlakukan oleh BI adalah sebesar 85 persen, artinya debitur diharuskan membayar DP sebesar 15 persen dari harga rumah. Penurunan rasio LTV telah dilakukan oleh BI sejak 2015, yaitu dari LTV sebesar 70 persen kemudian 80 persen hingga sekarang 85 persen.

Perry menambahkan relaksasi oleh bank sentral nantinya akan mendorong sektor perumahan untuk pembeli pertama (first buyer). BI memandang segmen ini masih memiliki pasar yang cukup besar sehingga dibutuhkan relaksasi.

"First time buyer, ternyata data kami menunjukkan untuk apartemen dan rumah tapak, kalangan muda 36 sampai 45 tahun itu demand-nya cukup tinggi. Jadi nanti relaksasi kami akan mendorong sektor itu," jelas dia.

Selain itu, BI juga ingin mendorong KPR untuk pembeli yang ingin berinvestasi (investment buyer). Namun Perry menyebut detail relaksasi tersebut masih akan dibahas dan rencananya diumumkan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) akhir bulan ini.

"Di samping itu akan dorong investment buyer yang punya tabungan yang selama ini disimpan di bank atau yang lain. Dengan relaksasi ini memungkinkan mereka investasi di sektor perumahan. Tapi detailnya nanti, sabar," pungkasnya.

 



(AHL)