"Saya janjikan adalah kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 Februari 2020.
Selain itu, Budi juga akan mempersingkat proses konsesi di pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus. "Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah akan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional untuk mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat, serta mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.
Kebijakan tersebut di antaranya, menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, dan menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antarpelabuhan.
Kemudian membuat pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, serta mengakomodasi otonomi daerah.
"Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
