Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman mengatakan, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan inovatif dan kreatif. Kementerian Keuangan menyediakan berbagai kebijakan dan dukungan salah satunya dalam bentuk Penjaminan Kredit.
“Namun, pendanaan tersebut harus disertai dengan pengelolaan risiko non-konvensional, salah satunya melalui penugasan kepada PT PII,” kata Luky saat diskusi bertema Penguatan Peran Manajemen Risiko dalam Penjaminan Kredit Pemerintah kepada BUMN di Jakarta, Selasa 3 Maret 2020.
Workshop dihadiri Wakil Menteri Keuangan RI, Wakil Menteri BUMN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, dan diisi dengan diskusi oleh pimpinan BUMN dari PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pertamina, Bank Mandiri, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), serta dari Enterprise Risk Manajemen (ERMA) dan PT Fitch Ratings Indonesia.
“Di sinilah pemerintah melibatkan PT PII sebagai special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2018 sebagai perluasan mandat bagi PT PII untuk ikut serta sebagai Penjamin terhadap Pinjaman dan Obligasi dari BUMN untuk membiayai pengembangan infrastruktur,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.
Dengan penjaminan PT PII tersebut, BUMN yang dijamin harus menjaga dan meningkatkan pengelolaan dan mitigasi risiko, di antaranya menyusun dan memperbarui risk mitigation plan, melaporkan progres dan risiko secara triwulan, dan beberapa upaya mitigasi risiko lainnya.
PT PII menggelar forum ini untuk peningkatan risk awareness manajemen BUMN, khususnya terkait risiko dari pembangunan infrastruktur agar keuangan BUMN tetap terjaga dan risiko keuangan negara ikut terkelola dengan baik.
Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo menyebut ditugaskan Pemerintah melakukan penerapan best practice pengelolaan risiko atas pemberian Jaminan Pemerintah serta efisiensi pengelolaan risiko keuangan negara melalui proses dan tahapan penjaminan yang prudent.
Dengan demikian, risiko yang timbul dari Penjaminan Pemerintah menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian keberlanjutan dan terjaganya infrastruktur yang dibangun oleh BUMN tersebut memberikan layanan kepada masyarakat.
“Acara workshop yang kita laksanakan pada hari ini diharapkan dapat menjadi media interaksi pada masing masing institusi yang hadir dan juga dapat menjadi best practice demi penguatan peran manajemen risiko dan transfer knowledge untuk penjaminan ke BUMN kepada para pemangku kepentingan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dampaknya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak serta terwujudnya pembangunan infrastruktur nasional/daerah yang merata,” jelas Sutopo.
Sebagai informasi, PT PII ikut serta dalam penyediaan dua Penjaminan Kredit Pemerintah pada skema Direct Lending dari Lembaga Keuangan Internasional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dan proyek Hydropower dengan nilai total pinjaman 572 juta dolar AS. Kedepan, lanjut Sutopo, PT PII berharap dapat membantu BUMN-BUMN lainnya yang akan menggunakan skema Direct Lending guna mengembangkan potensi-potensi pengembangan berbagai sektor infrastruktur lewat tata kelola risiko yang baik dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
