Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari situ KAI akan menarik pinjaman sebesar Rp18,1 triliun dengan jangka waktu pinjaman selama 17 tahun. Sementara PT Adhi Karya (Persero) akan mengembangkan dana pinjamannya menjadi Rp4,2 triliun sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan proyeksi nilai investasi proyek LRT.
"Untuk KAI PMN Rp7,6 triliun, akan meminjam Rp18,1 triliun sehingga dia miliki Rp25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun," katanya dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat malam, 8 Desember 2017.
Adapun pengembalian pinjaman bakal diandalkan pemerintah lewat penjualan tiket serta pengembangan Transit Oriented Development (ToD). Untuk subsidi hanya diberikan selama 12 tahun dengan besaran tiket ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.
"Kami meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang akan diperlukan untukLRT dalam masa pengembalian pinjaman," tegas Ani.
Terkait perhitungan pembagian keuntungan dari proyek ToD sedang dikaji oleh konsultan PwC dan ditargetkan rampung pekan ini. Untuk ToD lain yang terkait dengan LRT Jabodebek juga harus memberikan kontribusi keuntungan kepada KAI.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan Kemenhub akan menyiapkan peraturan berkaitan dengan biaya operasi selama PT KAI menggunakan subsidi dari pemerintah.
"Sekarang memang BUMN tapi ke depannya bisa bumn swasta atau bumd dengan swasta," imbuh dia.
Proyek LRT ini diharapkan dapat membantu masalah kemacetan di wilayah Jabodebek, terutama sepanjang jalur Cibubur-Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Bekasi Timur-Cawang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
