Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, ada sebanyak 126 juta tanah yang belum memiliki sertifikat di Indonesia. Pada 2016 pemerintah memberikan 40 juta sertifikat tanah, sementara pada tahun lalu ada 4,2 juta sertifikat tanah yang diterbitkan.
"Tahun ini kita akan menyertifikatkan sekitar tujuh juta, tahun depan sembilan juta. Kalau program ini kita lakukan Insyaallah 2023, paling lambat 2025 semua tanah sudah terdaftar," kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2018.
Dirinya menambahkan pemerintah melakukan pemetaan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Begitu seluruh tanah sudah terdaftar, maka pemerintah kemudian mengidentifikasi sesuai dengan kelompoknya.
"Begitu semua tanah sudah teridentifikasi nanti kita rawat kita lihat tanah itu ada empat kelompok. Pertama tanah jelas, batas-batasnya jelas, pemilik jelas surat-suratnya lengkap kita bersertifikat," jelas dia.
Namun begitu ada pula tanah dan batasnya jelas tapi masih bersengketa sehingga tidak bisa disertifikasi. Selain itu, ada tanah dan batas-batasnya jelas namun pemiliknya tidak ada di tempat, seperti misalkan di luar kota atau di tempat lain.
"Ini yang kalau ini orangnya datang ke BPN kita. Kelompok keempat adalah adalah tanah itu sudah termasuk pernah bersertifikat. Nah dengan PTSL semua tanah jadi jelas enggak ada sepotong tanah pun yang enggak jelas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
