BUMN menargetkan pembangunan 50 hunian berbasis TOD yang akan dibangun di lahan yang terintegrasi dengan stasiun kereta api, terminal, dan pasar. (ANTARA FOTO/Bernadeta Victoria)
BUMN menargetkan pembangunan 50 hunian berbasis TOD yang akan dibangun di lahan yang terintegrasi dengan stasiun kereta api, terminal, dan pasar. (ANTARA FOTO/Bernadeta Victoria)

Menanti Sinergi BUMN dan Swasta di TOD

Ekonomi hunian jakarta
17 Oktober 2017 10:28
medcom.id, Jakarta: Untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, pemerintah belakangan ini menggenjot pembangunan dengan berbagai strategi, salah satunya hunian berkonsep transit oriented development (TOD).
 
TOD ialah bentuk inovasi hunian 'jangkung' (apartemen) yang terintegrasi dengan sarana transportasi kereta commuter Jabodetabek. Dalam proyeksi, setelah proyek pertama di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, diresmikan, konsep TOD akan dilakukan secara bertahap ke stasiun-stasiun lain.
 
Untuk saat ini, rencana pembangunan TOD masih dikuasai BUMN. Perumnas ialah salah satu pionirnya. Sejumlah pihak pun melihat hal itu sebagai langkah yang kurang adil dan efektif. Menurut mereka pembangunan TOD semestinya juga melibatkan swasta untuk pemerataaan 'kue' ekonomi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asosiasi pengembang properti, Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta menjadi salah satu pihak yang sudah mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep TOD.
 
Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman menegaskan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian tersebut.
 


 
"Walau bagaimanapun, pengembang swasta selama ini sudah menunjukkan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Amran dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia.
 
Dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, kata dia, diharapkan akan mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat. Selain itu juga berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan.
 
"Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100 persen kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun-stasiun kereta api. Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transportasi massal di Jabodetabek ini melibatkan pengembang swasta nasional," imbuh Amran.
 
Sinergi
 
Senada, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengungkapkan perlu adanya sinergi antara BUMN dan swasta nasional. Sinergi akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum.
 
"Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat concern untuk menggerakkan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. 'Kue' pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM," terangnya.
 
Berdasarkan rencana yang diumumkan pemerintah, proyek hunian berkonsep TOD masih akan banyak dikembangkan. Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210 ribu unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
 
Setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3.000-4.000 unit dengan peruntukan bagi MBR hingga menjangkau warga berpendapatan Rp1,5 juta per bulan.
 
Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, pada kesempatan lain menyatakan sangat mendukung jika pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat perkotaan.
 
"Memang seharusnya demikian. Cukup banyak pengembang swasta, terutama angggota REI yang berminat dan mampu untuk membangun itu. Dan Kementerian ATR sudah mengeluarkan Permen tentang TOD sekitar Agustus lalu, ini bisa menjadi pedoman daerah untuk merevisi," kata dia. (Media Indonesia)
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif