NEWSTICKER
Ilustrasi. Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi. Antara/Galih Pradipta

Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Suntik PMN ke Jiwasraya

Ekonomi pmn Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 27 Februari 2020 20:02
Jakarta: Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang menyebut kasus Jiwasraya hanya berdampak kecil lantaran aset perusahaan hanya berkisar satu persen dari total aset industri asuransi nasional.
 
Enny berpandangan, jika kasus Jiwasraya tidak berdampak sistemik terhadap industri asuransi nasional, mestinya permasalahan gagal bayar Jiwasraya tidak menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dan DPR tidak perlu mengeluarkan wacana penyertaan modal negara (PMN) untuk Jiwasraya dan membentuk tiga panitia kerja (panja).
 
"Tapi nyatanya beda, malahan rencananya kan mau ada bailout yang nilainya belasan triliun. Jadi buat apa kalau ternyata kerugiannya kecil karena alasannya asetnya hanya satu persen dari total aset industri asuransi," ujar Enny kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan untuk memberi suntikan PMN kepada Jiwasraya. Saat ini rencana pemberian PMN masih menunggu hasil final dari rapat skema penyelamatan yang dibahas antara Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR.
 
Kementerian Keuangan dan BUMN diketahui sedang menyiapkan opsi pemberian PMN sebesar Rp15 triliun. Langkah ini merupakan opsi terakhir pemerintah atas upaya penyelamatan Jiwasraya.
 
Menurut Enny, besarnya nilai PMN tersebut membuktikan bahwa persoalan gagal bayar Jiwasraya harus segera diselesaikan lantaran memiliki dampak yang besar. Untuk itu, butuh koordinasi yang padu antara pemerintah dan regulator.
 
"Kalau menurut kajian OJK ternyata dampaknya kecil, DPR tidak perlu buat panja. Dan harusnya Jiwasraya bisa selesaikan kerugiannya cepat kepada nasabah tanpa berlarut-larut," ketus Enny.
 
Terdapat empat masalah utama yang menjadi faktor Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap hak nasabah. Pertama, kesalahan pembentukkan harga (mispricing) di dalam penerbitan produk tradisional berskema garansi jangka panjang dengan bunga 14 persen net dan produk JS Savings Plan yang memiliki guaranteed return di antara 9-13 persen.
 
Kedua, lemahnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan dalam berinvestasi di mana Jiwasraya banyak melakukan investasi-investasi pada high risk asset untuk mengejar high return. Ketiga, adanya rekayasa laporan keuangan (window dressing) demi menutupi kondisi defisit ekuitas Jiwasraya.
 
Keempat, adanya tekanan likuiditas dari produk Savings Plan lantaran nasabah mulai menarik investasinya karena menaruh curiga dengan imbal hasil yang dijanjikan.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif