"Ketika di Jawa dan Kalimantan banjir besar, baru kita sadari kesalahan kita pada masa lalu. Kebijakan masa lalu yang merusak lingkungan dan menyebabkan bencana. Ekonomi Indonesia pada 1960-1970-an digerakan oleh ilegal logging yang dilakukan oleh pengusaha kayu, jutaan hektare hutan dibabat. Itulah timbul masalah besar lingkungan kita," ujar JK, dalam Indonesia Green Infrastructure Summit 2015, di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).
Maka itu, lanjut dia, pemerintahan saat ini harus menanggung akibatnya dengan membuat kebijakan dalam menutup ekspor bahan baku, termasuk mineral. Hal ini dilakukan agar negara dapat mendapat nilai tambah dan membuat lingkungan menjadi lebih ramah terhadap pemanfaatan hasil sumber daya alam (SDA).
"Kita harus belajar dari kesalahan sehingga kita harus belajar pada prinsip ekonomi dan kehidupan yang berkepanjangan. Ini agar kita bisa mewariskan untuk generasi kita di masa yang akan datang," jelas JK.
Melalui pembelajaran terhadap kekurangan pengelolaan infrastruktur dengan memanfaatkan SDA yang tidak sesuai membuat pemerintah harus melakukan tindakan yang efektif untuk menjadikan pembangunan negara yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan melakukan pembangunan berbasis green infrastructure agar dapat menarik investasi yang berorientasi pada pembangunan yang ramah lingkungan.
"Bicara green infrastructure maka kita bicara pada hal mendasar dengan mengupayakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, baik pembangunan jalan, pelabuhan, air maupun listrik. Semua mengacu pada keberlanjutan dan langkah yang harus diperhatikan untuk masa depan adalah bekerjasama World Bank dan lembaga dunia lainnya," pungkas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
