Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, akan terus mendukung percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur. Hal ini dilakukan dengan memberi kemudahan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di wilayah timur Indonesia melalui sertifikasi pulau-pulau terluar.
"Kami sudah sampaikan bahwa kami akan mendukung dan berkomintmen untuk percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur. Kami akan berperan proaktif dengan memudahkan sertifikasi pulau-pulau terluar yang ada di batas-batas teritorial kita. Saya berharap semoga kita cepat menghasilkannya di tahun ini," ujar Ferry, usai pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Timur, di kantornya, Jalan Sisingamaraja No 2, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Maret 2015, seperti ditulis Rabu (11/3/2015).
Ketua Bidang Investasi, Perbankan dan Pengembangan Usaha Kadin Indonesia Wilayah Timur, Reza V Maspaitella, mendukung rencana Kementerian ATR/BPN tersebut. Namun menurut dia, untuk merealisakan hal itu, pemerintah harus segera membuat peraturan terkait percepatan pembangunan wilayah Indonesia timur.
"Pemerintah pusat harus buat kebijakan percepatan, levelnya Perpres (Peraturan Presiden). Pada saat implementasinya, melalui Permen (Peraturan Menteri) hingga Perda (Peraturan Daerah). Sehingga dalam konteks tata ruang, rencana tersebut akan segera terwujud," ungkap Reza.
Meskipun begitu, pihaknya akan tetap mendukung rencana pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Caranya, jelas dia, yakni dengan mendatangkan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Public Private Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta).
Namun, tambah dia, untuk mendatangkan investasi-investasi dalam pembangunan Indonesia timur tersebut, dibutuhkan pula stimulus lainnya seperti insentif. "Indonesia bagian timur, kita harapkan ada insentif tarif agar investor mau masuk," papar dia.
Setelah itu, maka poin utama dalam percepatan pembangunan Indonesia timur adalah soal infrastruktur, utamanya infrastruktur energi. Melalui stimulus ini, pihaknya meyakini, industri di Indonesia timur akan semakin bergairah.
"Untuk industri bisa tumbuh, harus ada listrik. Setelah itu pembangunan infrastruktur, dan terakhir baru fokus pada pembangunan industri. Diharapkan hidropower untuk wilayah timur memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia barat dan tengah," ujar Reza.
Saat ini, lanjut dia, kapasitas energi listrik di Indonesia timur hanya sebesar 45-68 persen. Perlu tambahan energi yang besar untuk membangun industri dengan mendatangkan investasi besar-besaran demi pemerataan wilayah di Indonesia timur.
"Investasi listrik yang kita ajukan adalah sebesar 60-100 Mega Watt (MW), di mana 1 MW membutuhkan dana sebesar USD1 juta. Jika dikalikan, berati kita menyiapkan dana sebesar USD60 juta-USD100 juta agar proyek (pemerataan) bisa tercapai," pungkas Reza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
