Namun masalahnya, di Cilamaya terdapat pipa gas milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang jika diganggu, aliran migas akan terhambat dan salah satunya akan berimbas pada terhambatnya aliran listrik di Jakarta dan sekitarnya.
Pengamat dan peneliti ekonomi Ina Primiana mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan proyek titipan asal Negeri Sakura, Jepang. Menurut dia, mayoritas investasi Jepang berada di daerah Cikarang dan sekitarnya, sehingga perlu infrastruktur pendukung seperti pelabuhan yang dapat mengurangi biaya distribusi.
"Ini realistis. Pasalnya, Pelabuhan Tanjung Priok sudah kelebihan daya muat dan overload, sehingga membuat dweeling time (waktu bongkar muat) menjadi lebih lama," ungkap Ina saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Menurut dia, pemerintah tak peduli saat para investor Jepang meminta infrastruktur pendukung selain Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah overload. Maka itu, mereka berinisiatif untuk membangun pelabuhan tersendiri agar dapat mendukung industri mereka.
"Pemerintah tak peduli sehingga mereka (investor Jepang) inisiatif untuk (bangun) Pelabuhan Cilamaya. Tapi mereka tidak melihat ada kekayaan negara seperti migas di dalamnya," papar dia.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membantah adanya campur tangan Jepang dalam pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Soal itu, menurut dia adalah urusan politik yang ia sendiri tak mengungkapkannya secara gamblang.
"Itu urusan politik, saya tidak mau bicara soal itu. Buat saya adalah bagaimana pelabuhan tersebut dapat terbangun sehingga industri dapat bertumbuh," kata dia saat ditemui di kantornya kemarin.
Meskipun begitu, ia tak memungkiri bahwa investor Jepang terus meminta kejelasan terhadap pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya, mayoritas investasi di sekitar Cikarang adalah milik para investor Jepang.
"Kemarin saat Presiden Jokowi dan Pak JK ke Jepang mereka terus meminta kejelasan soal pembangunan Cilamaya. Mereka begitu serius untuk menanamkan lebih banyak investasi di Indonesia, namun mereka meminta kejelasan infrastruktur pendukung industri-industri mereka," pungkas Saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
