Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto : Medcom/Ilham Wibowo.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto : Medcom/Ilham Wibowo.

Sengketa Sawit tak Hambat Susu dan Miras Eropa ke Indonesia

Ekonomi indonesia-uni eropa
Ilham wibowo • 07 Januari 2020 19:13
Jakarta: Keluhan produsen minuman keras (miras) atau beralkohol dari Eropa yang kesulitan ekspor ke Indonesia ditegaskan tak ada kaitannya dengan sengketa kelapa sawit. Hal yang sama juga berlaku untuk dairy product atau produk susu Eropa.
 
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga membatah pihaknya melakukan tindakan balasan setelah Uni Eropa tidak memasukan minyak kelapa sawit ke dalam kelompok bahan bakar ramah lingkungan. Sengketa kelapa sawit saat telah ditempuh melalui gugatan resmi di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).
 
"Yang saya tahu tidak ada (pembatasan), mungkin ada yang ingin hubungkan (dengan sengketa kelapa sawit), sekali lagi ini beda kasus," kata Jerry ditemui di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jerry Sambuaga menyatakan saat ini pihaknya sangat siap menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Daftar pertanyaan tengah disusun secara detail yang fokus pada diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia hingga pengenaan tarif bea masuk impor atas produk biodiesel dari Indonesia hingga 18 persen.
 
Jerry pun bakal mengawal langsung proses tersebut di Jenewa dengan membawa tim ahli Kemendag. Keputusan menggugat ke WTO dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi pelaku usaha produk kelapa sawit. Kajian ilmiah juga telah dibuat serta berkonsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.
 
Tindakan diskriminasi pun dinilai telah terjadi lantaran pembatasan akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Kebijkan tersebut bisa berdampak negatif terhadap ekspor produk Kelapa Sawit Indonesia di pasar UE.
 
Jerry menyampaikan pihaknya tidak akan ambil kebijkan dengan memberikan perlakuan serupa pada produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian Indonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan.
 
"Saat ini kita sedang omongin RED II kok tiba-tiba ke minuman alkohol dan dairy product, saya pikir dua hal beda dan kita tidak dalam posisi melihat itu ada korelasi," ungkapnya.
 
Gugatan kelapa sawit yang ditempuh saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia sesuai asas penghormatan dan asas kedaulatan internasional di WTO. Hasil yang diharapkan Indonesia yakni bisa mendapatkan keadilan dalam pengembangan biofuel dari kelapa sawit.
 
"Tidak bisa dikorelasikan terhadap dairy product ada pengurangan dan macam-macam. Kita fokus kepada bagiamana nanti mencoba membawa ini prosesnya juga tentu mendapatkan keadilan," tuturnya.
 
Adapun UE dipastikan bakal mewajibkan mulai 2020 hingga 2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui melalui kebijakan RED II. Sementara Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.
 
Akibat kebijakan itu, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak masuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Situasi inilah yang bakal diperjuangkan Pemerintah Indonesia yang telah tegas membantah segala tuduhan negatif yang dilakukan UE.
 
"Bukan sesuatu yang harus dihubungkan. Kita jalankan ini (gugatan kelapa sawit) atas dasar suatu diskriminasi, jadi jangan langsung heboh retalisasi," tegas Jerry.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif