Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

Berlayar ke Natuna, Nelayan Pantura Butuh Ongkos Rp600 Juta

Ekonomi pantura blok natuna
Suci Sedya Utami • 14 Januari 2020 18:32
Jakarta: Pemerintah berencana memboyong nelayan di Pantai Pesisir Utara (Pantura) untuk melaut ke Perairan Natuna. Para nelayan pun tidak keberatan dengan perintah pemerintah.
 
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono memandang hal tersebut merupakan panggilan nasionalisme yang harus dilaksanakan. Namun, untuk mengarungi lautan hingga ke Perairan Natuna bukan hal yang mudah dalam artian ongkos yang harus ditanggung nelayan tidaklah sedikit.
 
Riyono mengatakan ada 447 kapal yang berkomitmen siap apabila ditugaskan untuk berangkat ke Natuna. Dari jumlah tersebut 177 kapal memiliki kapasitas di atas 100 Gross Tonnage (GT) dan sisanya 60 GT.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama ini kapal-kapal tersebut menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Solar nonsubsidi. Sebab, pemerintah membatasi penggunaan Solar subsidi hanya diperuntukkan bagi kapal pencari ikan dengan kapasitas di bawah 30 GT.
 
Riyono menghitung untuk berlayar ke Natuna memerlukan waktu sekitar tujuh hari, pulang pergi menjadi 14 hari. Untuk biaya bensin nonsubsidi pulang pergi diperkirakan mencapai Rp200 juta.
 
"Kapal-kapal di atas 30 GT selama ini pakai Solar nonsubsidi. Kemarin usualan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk ke Natunas sementara boleh pakai Solar subsidi. Tapi Pertamina dan Dirjen Migas belum ambil keputusan," kata Riyono pada Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Selain itu, kata Riyono, jika berangkat ke Natuna, dibutuhkan biaya operasional seperti biaya anak buah kapal (ABK) dan lain sebagainya minimal untuk waktu sebulan. Dia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk operasional sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta.
 
"Bensin dan biaya operasional saja itu sudah Rp600 juta untuk satu kapal. Ini bukan biaya yang ringan," tutur dia.
 
Oleh karenanya para nelayan meminta agar pemerintah memberikan jaminan pada nelayan yang akan diberangkatkan mengingat risiko yang dihadapi juga besar. Dia meminta pemerintah memberikan diskresi khusus pada nelayan.
 
"Keluarkan diskresi dari Menko Polhukam untuk case ke Natuna ini ke regulasi-regulasi yang menghambat sekarang untuk segera bisa di atasi, karena kalau tidak bisa lama," jelas dia.
 
Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan agar pangkalan nelayan di Perairan Natuna segera terbangun. Luhut menargetkan pangkalan nelayan tersebut bisa kelar 2020.
 
Dirinya mengatakan membangun pangkalan nelayan di Natuna merupakan mimpi Pemerintah sejak dulu. Namun pembangunannya tertahan dan hingga kini tidak kunjung rampung. Dia bilang telah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai hal tersebut.
 
Luhut mengatakan pemerintah ingin memindahkan nelayan dari Pantai Utara (Pantura) dan Sumatera Utara ke Natuna. Luhut ingin ketika direlokasi, nelayan-nelayan dapat menempati hunian yang layak.
 
Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) ini mengatakan penempatan nelayan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ini sebagai bentuk kedaulatan negara. Terutama untuk membuat nelayan lokal berjaya di negeri sendiri sehingga wilayah perairan Tanah Air tidak disusupi oleh kapal asing asing pencari ikan.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif