Genap empat hari setelah kedatangannya, Sunarwan bersama rekan yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) berunjuk rasa di depan halaman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Siang itu, Rabu (18/6/2014), ia duduk di depan pagar gedung kementerian. Teriknya sinar mentari tidak menyurutkan niatnya menunggu sejumlah wakil Kiara yang diterima pejabat KKP.
Di tepi Jalan Raya Medan Merdeka Timur yang bising, Sunarwan mengeluhkan turunnya harga jual udang yang terjun bebas, dari kisaran Rp84 ribu-Rp85 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram. Itu merupakan harga terendah yang pernah dialaminya.
"Paling terburuk yang ini. Ini artinya dalam posisi terpuruk usaha kami ya ini," kata Sunarwan.
Kondisi itu diperparah oleh harga pakan yang terus melonjak, mencapai sekitar Rp400 ribu per 20 kilogram. Akibatnya, dia dan sesama petambak udang lain tidak mendapatkan keuntungan, bahkan merugi. Hal ini sudah terjadi selama tiga bulan terakhir. Padahal udang merupakan komoditas ekspor andalan di sektor perikanan.
Menurut catatan KKP, sumbangan nilai ekspornya mencapai US$1,280 juta dari total ekspor Januari-November 2013 yang mencapai US$3,77 miliar. Disusul kemudian tuna US$606 juta, ikan lainnya US$ 700 juta dan hasil perikanan lainnya US$ 746 juta.
"Denga harga jual Rp50 ribu dan buat beli pakan, impas saja sudah suatu keberuntungan bahkan mengarah minus terus. tidak ada untung sama sekali dengan harga seperti ini," katanya.
Sunarwan menilai pemerintah absen memperhatikan nasib mereka. Untuk itu ia berkeinginan petambak mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai udang. "Informasi itu kalau bisa tahu harga-harganya, bukan hanya pembeli saja," tuturnya.
Direktur Jenderal Hasil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut P. Hutagalung mengatakan, rendahnya harga jual udang karena cold storage perusahaan-perusahaan penuh. Pelaku usaha tidak membeli. Mereka menahan stok karena di awal membeli dengan harga tinggi.
"Kenapa cold storage enggak mau beli, ini penuh. Ada teman cold storage yang beli waktu harga tinggi, kalau dilepas dia rugi. Jadi ada yang nunggu, ini kan bisnis. Semua serba menahan sekarang," kata Saut.
Meski begitu, ia mengungkapkan, pemerintah mengimbau kepada pelaku usaha untuk tetap membeli. Jangan dipukul rata. Sebab sebelumnya tidak semua pengusaha membeli udang sewaktu harga tinggi. Menurutnya, prinsip hukum produk pertanian tidak ada margin besar, tapi volumenya kecil.
"Tentu tidak kita salahkan karena ada yang melihat dari sisi profit, mereka berhitung. Tapi apakah tidak bisa jangan dipukul rata-rata yang dipanen di masa sekarang ya diperdagangkan. Tidak semua dibeli harga mahal, banyak juga," katanya.
Saut mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok skema penyelesaian permasalahan antara hulu dan hilir. Sebagai tahap pertama, KKP akan mengoperasionalkan pusat informasi pasar udang. Sistem ini akan memuat berbagai informasi mulai dari permintaan udang dunia, ukurannya dan harga internasional yang berlaku.
"Supaya tidak mengakibatkan pembudidaya ragu. Kalau sudah jalan, pembudidaya akan tahu," kata Saut.
Di sisi lain, ia menambahkan, pemerintah juga berharap sektor hilir membantu memperlancar pembiayaan dan pendanaan sektor hulu. Sebab, masih ada pelaku usaha hilir baru membayar seminggu kemudian. Akibatnya, pembudidaya udang tidak bisa memulai usahanya.
"Tahap satu masih proses, data entry sudah dan sedang disiapakan sistemnya. Tahan kedua polanya belum ada, tapi unit pengolahan ikan juga harus bertanggung jawab pendanaan produksi. Kalau dia beli ya bayar," kata Saut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
